Infografis
Suara.com - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, harus lebih cermat dalam menambah kawan koalisi, terutama untuk memperkuat cengkeraman di DPR RI.
Berdasarkan hitung-hitungan perolehan kursi di DPR, Direktur lembaga survei Populi Center Usep S Ahyar menilai Partai Golkar dan Partai Demokrat merupakan dua partai yang harus dipertimbangkan untuk ditarik ke dalam koalisi Jokowi-JK.
"Dari sisi kuantitas, misalnya, Golkar lebih banyak (91 kursi DPR). Mereka, kan pemenang kedua (di Pileg 2014). Kan kebutuhannya (Jokowi-JK) kan untuk perkuat Parlemen," kata Usep kepada suara.com, Minggu (8/4/2014).
Selain menarik Golkar atau Demokrat, PDI Perjuangan sebagai partai pemimpin koalisi pengusung Jokowi-JK juga perlu mengajak partai-partai lain yang selama ini tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, seperti PAN atau PPP.
"Tapi yang paling utama (perlu ditarik) ya, yang secara kuantitas berpengaruh secara signifikan di DPR (Demokrat atau Golkar)," katanya.
Terkait jargon yang diajukan Jokowi-JK bahwa partai yang pendukungnya adalah partai tanpa syarat -- artinya boleh bergabung asalkan tidak tawar menawar -- menurut Usep itu merupakan ide yang baik. Tapi, menurut Usep, dalam konteks politik Indonesia, hal itu naif.
"Mau gak mau, kepentingan itu sedikit banyak perlu dilihat. Jadi, keberpihakan itu ya ke rakyat, itu yang paling utama," kata Usep.
Usep mengatakan partai politik pasti punya kepentingan, baik itu Demokrat, Golkar, maupun PDI Perjuangan sendiri.
Usep kemudian menyontohkan seperti apa kepentingan partai politik. Golkar berkepentingan untuk tetap memimpin DPR, buktinya mereka berjuang untuk menggolkan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Di UU MD3 diatur salah satunya soal pimpinan DPR, di mana mekanisme pemilihannya berdasarkan suara terbanyak dalam voting. Hal itu berbeda dengan mekanisme sebelumnya, di mana partai pemenang pemilihan legislatif pada 9 April lalu otomatis kadernya akan menjadi ketua.
"Statement elite Golkar bahwa mereka mau memilih di luar, walau tidak ada sejarahnya Golkar di luar pemerintah, ini kan surprise juga. Tapi bagi saya, ini hal yang perlu diragukan," kata Usep.
