Infografis
Suara.com - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember, Jawa Timur, Dr Widodo Eka Tjahyana, menilai rencana gugatan yang dilayangkan tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara akan sia-sia.
"Melanjutkan gugatan ke jalur MA dan PTUN tidak akan memengaruhi hasil Pilpres 2014 dan tidak akan berdampak apapun, sehingga tindakan tersebut hanya menguras energi dan waktu," katanya saat dihubungi di Jember, Sabtu, (23/8/2014).
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta pada Kamis (21/8), karena seluruh dalil dan bukti pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 9 Juli 2014 tidak terbukti.
"Dengan ditetapkannya putusan MK tersebut, maka perjalanan pemilu sudah selesai sehingga menguatkan keputusan KPU yang menyatakan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019," tuturnya.
Ketika majelis hakim MK membacakan putusan sengketa Pilpres, lanjut Widodo, tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia dan putusan itu langsung berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat, sehingga tidak ada lembaga hukum yang bisa memperkarakan putusan MK.
"Putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK tidak dapat dipersoalkan karena secara konstitusi sudah selesai, sehingga tidak perlu lagi ada pansus, menempuh jalur PTUN dan MA, karena percuma saja," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi itu.
Widodo mengimbau pasangan Prabowo-Hatta memiliki sikap kenegarawanan untuk bisa menerima kekalahan tersebut dengan legawa, meskipun masih ada ketidaksempurnaan dari pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Langkah hukum apapun yang akan diambil oleh tim Prabowo-Hatta setelah pembacaan putusan MK tidak akan membawa keuntungan sedikit pun dan terkesan sikap tersebut tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik dalam berdemokrasi," tambah Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.
Ia juga mengimbau semua pihak untuk menghormati dan menerima putusan MK, karena Indonesia merupakan negara hukum, sehingga semua warganya wajib menaati dan tunduk pada hukum yang sudah ditetapkan. (Antara)
