Infografis
Suara.com - Jajaran DPP Partai Persatuan Pembangunan menghormati putusan MK menolak gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai keputusan yang final dan mengikat, yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.
"PPP berpendapat, putusan MK adalah upaya konstitusional terakhir sengketa hasil pilpres yang harus dijadikan sebagai titik balik seluruh anak bangsa untuk bersama-sama menata bangsa ini ke depan sesuai peran dan fungsinya masing-masing," kata Sekjen PPP, Romahurmuziy, Jumat (22/8/2014).
Dalam hal masih terjadi upaya-upaya konstitusional terkait proses dan hasil pilpres, PPP memaknainya sebagai upaya perbaikan sistem pemilu presiden bagi penyempurnaan demokrasi prosedural ke depan.
"Pascaputusan MK, PPP berniat membantu pemerintah baru menyejahterakan rakyat dengan secara utuh dan solid mendudukkan diri sebagai mitra yang kritis-konstruktif di parlemen. Adapun di dalam dan di luar pemerintahan bagi PPP belum menjadi isu ke depan," kata Romahurmuziy.
PPP menyerukan kepada seluruh anak bangsa untuk merekonsiliasi seluruh perbedaan yang terjadi sebelum dan setelah pilpres sampai putusan MK semalam.
"The game is over. Seluruh kontestasi dalam rangka pesta demokrasi ini, selesai sudah," kata Ketua Komisi VI DPR RI itu.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun bangsa.
"Marilah kita bergandengan tangan untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang unggul. Pertarungan kita ke depan, kepada bangsa dan negara lain yang terus menginginkan Indonesia menjadi penghasil barang mentah, bukan kepada sesama anak bangsa sendiri," ajaknya.
PPP mengucapkan terimakasih kepada seluruh warga atas dukungan dan doa serta pengorbanan lahir dan batin dalam dukungannya kepada Prabowo-Hatta pada pilpres yang lalu. Perjuangan memenangkan Prabowo-Hatta memang telah berakhir, namun perjuangan mewujudkan kedaulatan rakyat dan keadilan akan terus berlangsung di bumi nusantara dengan kebersamaan kita sebagai anak bangsa.
"PPP mengucapkan selamat mengemban amanah kepada Jokowi-JK. Semoga sukses dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan kesejahteraan rakyat," kata Romi. (Antara)
