Infografis
Suara.com - Tim Hukum Prabowo-Hatta, Mahendradatta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memutus ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelanggara pemilu.
"Seandanya kalau diterima harus diteruskan, normanya bagaimana, apakah ada pelanggaran atau tidak, kalau pelanggaran kan diusut lebih lanjut. Kalau ada ya harus ditindak lanjuti, kalau (ada unsur) pidana ya harus dilanjutkan ke polisi," ujarnya ketika di temui di Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta, (21/8/2014).
Namun, Mahendradatta mengaku belum tahu apa yang akan dilakukan oleh pihak kubu Prabowo-Hatta seandanya keputusan DKPP tak terjadi pelanggaran.
"Kalau ditolak belum ada rencana, orang sudah sangat jelas terang-terangan (terjadi kesalahan)," seru Mahendradatta.
"Kalau saya garis bawahi, prof Jimlly, awal sidang tak mempermasalahkan kadaluarsa dan ini kan masalah pembukaan kotak suara dan masih bayak masalah. Apapun hasilnya tetap akan jalan, masih banyak koq jalan-jalan lain," tambah Mahendradatta.
Namun dia menepis tudingan terkait sikap yang diajukan tim koalisi merah putih yang menginginkan KPU dipecat.
"Bukan orang dipecat atau tidak dipecat, tapi norma (kebenaran) yang kami permasalahkan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat ini sedang membacakan putusan dan mengawalinya dengan membacakan 14 laporan yang ditangani oleh DKPP.
