Infografis
Suara.com - Hari ini, Kamis (21/8/2014) Mahkamah Konstitusi akan memutuskan hasil sidang gugatan sengketa Pilpres 2014. Keputusan ini diharapkan akan mengakhiri 'kisruh' Pilpres 2014. Dengan arti penting ini, pihak berwajib berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan momen ini.
Sejak Selasa (19/8/2014) pukul 00.00 WIB Polri menetapkan Siaga 1. Setidaknya 250 ribu personel atau sekitar 2/3 kekuatan Polri, diturunkan. Status siaga ini diberlakukan untuk memastikan tidak ada huru-hara terjadi saat menjelang, selama, dan juga setelah keputusan MK diumumkan. Status ini diberlakukan hingga situasi ditetapkan telah kondusif.
Hingga Kamis pagi, polisi melakukan razia di berbagai pintu masuk menuju Jakarta. Untuk mengamankan ibukota, setidaknya 29.000 personel dari berbagai satuan disiagakan. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 21 ribu Brimob disiagakan untuk pengamanan di hari putusan MK.
Hari ini Jalan Merdeka Barat, tempat kantor MK berada, dinyatakan kawasan steril. Polisi tidak akan mengeluarkan izin aksi massa di depan Kantor MK. Lima lapis pengamanan diterapkan di kawasan MK. Sebanyak 4.000 personel ditambah kendaraan Baracudda dan Water Cannon dikerahkan di MK.
Lapis pertama, meliputi ruang sidang pleno, ruang balkon, lantai dasar, dan Gedung MK. Lapis kedua meliputi halaman Gedung MK. Lapis ketiga di Jalan Medan Merdeka Barat depan MK. Lapis keempat, di titik peningkatan keramaian. Dan lapis kelima untuk lalu lintas.
Arus lalu lintas menuju Gedung MK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, akan dialihkan. Beberapa titik seperti di Tugu Tani, Harmoni, Tanah Abang dan Merdeka Selatan akan dialihkan menuju jalan-jalan yang menghindari Merdeka Barat. Perubahan arus juga akan disesuaikan, tergantung situasi di lapangan.
Selain itu, beberapa hari ini sembilan Hakim MK juga mendapat pengawalan ketat. Kapolri mengerahkan 45 personel pilihannya untuk menjaga hakim Konstitusi yang akan memutuskan sengketa Pilpres 2014.
Kubu Prabowo-Hatta yang ingin mengikuti sidang putusan juga diprediksi akan menyerbu kawasan MK. Mereka mengklaim akan mengerahkan 7.000 relawan.
