Infografis
"Ini ujian besar bagi hakim MK atas pertaruhan independensi, objektifitas, faktual hukum dan realitas sehingga amar putusan atau vonis MK betul betul memenuhi rasa keadilan," katanya.
Anggota DPD RI asal Bali I Wayan Sudirta berpendapat, melihat proses persidangan sengketa Pilpres di MK selama sebulan ini, gugatan Prabowo-Hatta bisa jadi akan ditolak. Sebab, pembuktian perhitungan suara, kesaksian, dan kecurangan yang disebut tersrukur, sistimatis dan masif (TSM) ternyata lemah, terutama terkait dengan 8,4 juta suara yang disengketakan.
Menurut Wayan, sepanjang sejarah MK belum pernah memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) dalam kasus sengketa Pileg dan Pilpres, kecuali dalam Pilkada. "Kalau dalam Pilkada ada PSU di beberapa tempat. Juga saya tidak melihat ada TSM, kecuali dilakukan oleh incumbent. Saksi juga tak bisa menegaskan katanya-katanya. Jadi, siapa yang curang itu tidak jelas," ujarnya.
Meski demikian dia mengakui bahwa dalam Pilpres itu bisa saja ada kekuarangan, tapi tak akan menggagalkan hasil Pilpres. Apalagi Prabowo-Hatta tak bisa membuktikan jumlah yang dicurangi itu di mana dan berapa. "Kalau pun ada jumlahnya tak sampai 8,4 juta dan pasti tak akan bisa menggungguli perolehan suara Jokowi-JK," katanya.
Percayakan kepada MK Sementara itu Komisi Pemilihan Umum selaku pihak Termohon memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada lembaga pimpinan Hamdan Zoelva itu. Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, sejak awal KPU yakin bahwa Majelis Hakim Konstitusi bisa bekerja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
"Kami selalu mengikuti apapun yang harus kami lakukan dalam persidangan itu. Selalu juga menilai dinamika apa yang ada di persidangan itu. Jadi, kami juga menanti apa yang menjadi putusan mereka," katanya.
Husni mengaku tidak ingin berandai-andai dengan hasil keputusan yang akan dikeluarkan oleh MK, menyangkut menolak atau menyetujui permohonan yang diajukan oleh pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pasalnya, KPU juga masih menunggu apa yang bakal diputuskan oleh MK atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ini.
Dia juga menyatakan tak memiliki persiapan khusus menjelang dibacakannya putusan sengketa (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). "Enggak, enggak ada.
Capres pihak Pemohon, Prabowo Subianto tampaknya tidak peduli disebut tak legowo karena dirinya tidak mau menerima hasil putusan KPU atas pemilihan presiden. "Saya disebut tidak legowo tidak masalah. Tapi bagaimana tanggung jawab saya terhadap saudara-saudara saya dan puluhan juta yang memilih saya terhadap kecurangan ini?" katanya.
Dia juga masih optimis bahwa para hakim di MK akan menetapkan keputusan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Jika hasil tersebut masih belum sesuai dengan harapannya, Prabowo mengaku masih memiliki jalan lain yang akan ditempuh. "Kami akan ke PTUN. Kekuatan politik kami masih sangat kuat, di DPR RI, DPRD dan seluruh Indonesia," kata Prabowo menegaskan.
