Infografis
Suara.com - Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini (Risma) menolak rencana kenaikan tarif masuk Kebun Binatang Surabaya (KBS) dari sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp25.000
"Tujuan KBS bukan untuk mencari keuntungan. Selain dari APBD, pendapatan bisa juga didapat dari kerja sama reklame," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Surabaya, Selasa (19/8/2014).
Risma menegaskan bahwa KBS harus tetap menjadi tempat rekreasi yang murah bagi warga Kota Pahlawan ini. Hal ini dikarenakan KBS tidak untuk mengeruk keuntungan, seperti layaknya perusahaan daerah yang lain.
Sejak awal, kata dia, pengambilalihan KBS di pertengahan 2013, Pemkot Surabaya sudah siap menanggung seluruh biaya operasional. Biaya ini diambilkan dari APBD.
Nilai anggaran yang sudah disiapkan sekitar Rp52 miliar. Anggaran ini bersifat multiyears. Untuk tahun ini baru dianggarkan sekitar Rp10 miliar.
Ia menjelaskan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang siap bekerja sama dengan KBS. Kerja sama ini dalam bentuk pemberian asupan makanan satwa. Tentunya ini sangat membantu dalam mengurangi beban operasional.
Program kerja sama ini dinamakan Sahabat Satwa. Bentuk kerja samanya bisa bermacam-macam, misalnya ada lembaga, perusahaan, atau individu yang ingin memberi makan satu satwa saja, atau hanya ingin memperbaiki kandang satwa saja, akan diterima.
"Ada reklame ada CSR (corporate social responsibility) itu bisa dimanfaatkan juga untuk membantu KBS. Sumber-sumber pendapatan diluar tiket ini yang harus dioptimalkan," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS Ratna Achjuningrum tidak menampik jika pengeluaran untuk biaya operasional sangat tinggi karena dalam setahun, biaya operasional mencapai Rp1,7 miliar. Sedangkan pendapatan sebesar Rp1,6 miliar.
Hampir 92 persen dari total pendapatan ini, kata dia, diperoleh dari tiket masuk. Namun, masuk ada sumber-sumber pendapatan lain yang bisa dioptimalkan, misalnya, ada sejumlah ruang terbuka hijau di KBS yang bisa dikerjasamakan untuk advertising.
Dalam mengevaluasi kinerja KBS, lanjut dia, tidak dapat dilihat dari siklus bulanan. Ini karena ada bulan-bulan tertentu yang sepi pengunjug. Kinerja ini bisa dilihat secara tahunan.
Jika ditinjau dari kinerja tahunan, maka baru bisa diketahui ada BEP. "Meningkatkan atau memperbaiki fasilitas yang ada di KBS tidak berarti selalu menaikkan harga tiket. Ada sumber-sumber lain yang bisa dioptimalkan," katanya. (Antara)
