Suara.com - Joko Widodo dan Jusuf Kalla berencana melakukan efisiensi RAPBN tahun 2015 setelah ditetapkan menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Jokowi berencana melakukan pembekuan belanja (spending freeze) bila anggaran yang ada mengalami defisit.
"Pembekuan belanja (spending freeze) adalah kalau posisi defisit kita masih seperti ini, tidak perlu belanja terlalu over. Artinya uang yang ada ini dibelanjakan, uang yang ada saja yang dibelanjakan," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/8/2014).
Jokowi menambahkan dengan adanya defisit anggaran, ia tidak akan menambah utang karena bisa menjadi beban anggaran.
"Apalagi ada tambahan utang," kata Jokowi yang sekarang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Pembekuan belanja akan dilakukan Jokowi dengan cara efisiensi belanja aparatur negara. "Misalnya perjalanan dinas. Misalnya," katanya.
Jokowi buru-buru membantah ketika ditanya apakah nanti akan melakukan perampingan kementerian untuk mendukung spending freeze.
"Apa hubungannya? Apakah kalau kementerian itu ramping stafnya juga bisa jadi hilang? Tapi Ini masih dihitung," kata Jokowi.
Upaya yang akan dilakukan Jokowi masih dalam tataran pembahasan. Sebab, kata dia, hal tersebut masih harus dikonsultasikan dulu dengan DPR selaku badan yang bertugas untuk budgeting.
"Tetapi ini, kan masih dalam pembahasan. Saya kira penyampaian yang disampaikan presiden SBY bagus, memang tapi nanti pasti hak budgeting ada di DPR," katanya.