Infografis
Suara.com - Julian Assange, pendiri situs pembocor dokumen rahasia pemerintahan, WikiLeaks, mengungkap rencananya untuk segera meninggalkan gedung Kedutaan Besar Ekuador, di London, Inggris. Namun, Assange tidak merinci kapan tepatnya dia keluar dari tempatnya berlindung selama dua tahun terakhir itu.
Sebelumnya, menurut sebuah laporan yang dilansir media pemberitaan Sky News, Assange berencana keluar dari kedutaan karena kondisi kesehatannya yang menurun. Namun, dalam konferensi pers yang digelar pada hari Senin (18/8/2014) di sebuah ruangan di kedutaan, Assange membantah laporan media milik pengusaha Rupert Murdoch tersebut.
"Saya akan meninggalkan kedutaan besar (Ekuador) segera... namun mungkin bukan karena alasan yang diberikan oleh media milik Murdoch dan Sky News saat ini," kata Assange dalam konferensi pers tersebut.
Ketika ditanya soal kondisi kesehatannya, lelaki asal Australia itu mengatakan, siapapun akan terpengaruh jika tinggal selama dua tahun di sebuah gedung tanpa melihat dunia luar atau terkena sinar matahari langsung. Keluhan itu pulalah yang disampaikan Assange dalam berbagai kesempatan.
Lelaki berusia 43 tahun tersebut menjadi kejaran aparat penegak hukum Amerika Serikat sejak WikiLeaks, situs yang dikelolanya, membocorkan dokumen-dokumen militer dan diplomatik rahasia pada tahun 2010 silam. Lelaki itu juga terancam jeratan pasal pelecehan seksual terhadap dua orang perempuan di Swedia, sebuah tuduhan yang terang-terangan dibantah olehnya.
Assange tinggal di gedung kedutaan besar Ekuador sejak tahun 2012 setelah mendapat suaka politik, untuk menghindari ekstradisi ke Swedia. Ia tidak akan berurusan dengan polisi selama berada di gedung kedutaan tersebut. Namun, begitu meninggalkan kedutaan, Assange akan ditangkap oleh pihak berwajib yang selalu berjaga sepanjang 24 jam sejak lelaki itu masuk dua tahun silam.
Situs WikiLeaks-nya juga baru-baru ini membuat panas telinga Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Situs tersebut mengungkap dokumen rahasia pengadilan Australia terkait perintah untuk menjaga kerahasiaan persidangan sebuah kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pemimpin negara di Asia. Nama Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri turut disebutkan dalam dokumen tersebut. Belakangan, pemerintah Australia menegaskan, SBY dan Megawati tidak terlibat kasus korupsi yang dimaksud. (Reuters)
