Infografis
Suara.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, mengatakan, kepala daerah yang tidak tersangkut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) layak dimasukkan kabinet Jokowi-JK.
"Selain punya prestasi membangun daerahnya, kepala daerah yang layak menjadi menteri-nya Jokowi tidak tersangkut KKN," ujar Ari Junaedi di Jakarta, Senin (18/8/2014).
Menurut pengajar Program Pascasarjana UI tersebut, prestasi kepala daerah itu antara lain memiliki terobosan baru dalam pelayanan masyarakat, raihan penghargaan nasional dan internasional, keberpihakan terhadap warga miskin, melindungi perekonomian rakyat bawah dan sebagainya.
"Banyak kepala daerah yang memiliki rekam jejak yang bagus serta layak menjadi pembantu Jokowi di kabinet Indonesia Hebat," ujar dia.
Terkait daerah-daerah yang berprestasi, ia menyebutkan Kota Surabaya (Jatim), Kota Bandung (Jabar), Kota Bogor (Jabar), Kota Banjar (Jabar), Kabupaten Kudus (Jateng), Kabupaten Bantaeng (Sulsel), Kabupaten Banyuwangi (Jatim) dan Kabupaten Banjar (Kalsel).
Ia mengutarakan era kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI membuka paradigma baru dalam pemerintahan yakni kebangkitan pemimpin lokal yang berprestasi di level nasional.
"Semula Jokowi sukses memimpin Surakarta dalam dua periode, kemudian "loncat" menjadi orang nomor satu di Ibukota. Walau masa kepemimpinannya "baru" dua tahun di Jakarta, namun gebrakan-gebrakan Jokowi bersama wakil gubernurnya Ahok sukses memberi harapan baru," ujar dia.
Sehingga rakyat Indonesia lebih banyak memilihnya menjadi presiden ketimbang pesaingnya Prabowo Subianto.
"Periode kepemimpinan Jokowi juga menandai bahwa kepala daerah bisa berkiprah di tingkat nasional. Diharapkan Jokowi tidak "melupakan" prestasi-prestasi kepala daerah untuk ditarik menjadi pembantu-pembantunya," kata dia.
Namun tidak semua kepala daerah bisa menjadi menteri-menterinya Jokowi. Harus ada tolak ukur dan parameter prestasi dan jejak rekam yang jelas dalam pemberantasan KKN. (Antara)
