Infografis
Suara.com - Pakar hukum tata nergara Yusril Ihza Mahendra hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi ahli untuk pihak pemohon, Prabowo-Hatta, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Jumat (15/8/2014).
Dalam keterangannya, dia meminta MK berani mengambil keputusan secara substansial. Bukan lagi hanya melakukan pengadilan untuk hitungan-hitungan semata.
Yusril menyampaikan, kewenangan Mahkamah yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang MK dalam memutus sengketa Pilpres adalah bentuk penyederhanaan pembuat UU, karena memiliki waktu yang amat terbatas.
"Kalau hanya ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada saat itu, Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka," ujar Yusril.
Menurut Yusril, MK juga mesti bisa menjawab dan berani membuat terobosan keputusan yang bisa digunakan dalam sidang sengketa Pemilu lainnya, dengan menentukan keterkaitan pelanggaran seperti yang dituduhkan pemohon Prabowo-Hatta.
"Ataupun dalam perkembangannya MK dalam yurisprudensi menilai, perolehan suara itu apakah dilakukan dengan, atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif," tambahYusril.
Yusril hadir sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon perkara ini, Prabowo-Hatta. Dia datang bersama lima orang lainnya yang juga menjadi saksi ahli. Mereka adalah, Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, Said Salahudin, A Rasyid Saleh, dan Marwah Daud Ibrahim.
