Infografis
Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut sistem jaminan kesehatan Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia yang menjamin kesehatan lebih dari 126,4 juta penduduk hingga awal Agustus 2014.
"Kita berharap, dengan upaya yang gigih, pada tahun 2019 jaminan kesehatan akan mencakup seluruh penduduk di seluruh tanah air. Dengan sistem ini, peserta BPJS berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan, apapun penyakit yang dideritanya. Ini merupakan kebijakan publik yang bukan saja inovatif, namun juga revolusioner," ungkap SBY dalam pidato kenegaraan jelang peringatan hari kemerdekaan RI ke-69 pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Jumat (15/8/2014),
Menurut SBY, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan terkait pemerataan akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan, yang merupakan tantangan zaman bahkan di negara-negara maju sekalipun.
"Mereka yang mampu dapat berobat pada dokter yang terbaik, namun mereka yang miskin bila terkena penyakit mematikan, kanker, atau yang sejenis hanya bisa menyerah pada nasib. Karena itulah, setelah kita menjalankan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sejak tahun 2005, tahun 2014 menjadi tonggak bersejarah bagi rakyat Indonesia dengan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014," katanya.
Kendati demikian, SBY menyadari jika implementasi BPJS ke depan akan masih banyak mengalami tantangan, terutama tantangan sumber daya manusia, finansial dan logistik.
"Namun saya juga yakin, dengan kerja keras kita semua, kita akan dapat mengatasinya demi rakyat kita," ujarnya.
Sidang bersama yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie bersama Ketua DPD RI Irman Gusman tersebut dimulai pukul 09.00 WIB.
Turut mendampingi Presiden Yudhoyono antara lain Wakil Presiden Boediono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan Ibu Herawati Boediono.
Hadir juga dalam sidang itu Presiden RI ketiga BJ Habibie, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung, para pimpinan lembaga negara, para menteri anggota kabinet Indonesia Bersatu II dan sejumlah pejabat lainnya.
