Infografis
Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menginginkan menteri di kabinetnya bukan orang partai yang berada di dalam struktur partai. Kandati demikian, dia tak mempermasalahkan jika calon menteri hanya berstatus kader saja.
"Saya kan sudah ngomong, saya pribadi inginnya, menteri tidak merangkap di struktur partai. (Kalau) Kader boleh lah. Saya juga kan (kader partai)," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Namun, keinginan pribadinya ini belum dibicarakan dengan ketua umum partai koalisi pendukungnya untuk mencari titik temu.
"Tapi itu belum kita bicarakan, ini baru (pribadi) saya, tentu saja itu dibicarakan ke seluruh ketum partai," tuturnya.
Pernyataan Jokowi ini sekaligus mengomentari adanya salah satu partai koalisi pendukungnya yang bersikukuh untuk memasukan nama untuk pos kementerian tertentu.
Menurutnya, saat ini memang belum ada pembicaraan yang mendetail soal pos-pos kemeneterian tertentu.
"Kita belum bertemu bicara soal itu dengan partai. Memang belum belum sampai waktunya, masih rembuk kebijakan prioritas program, kebijakan yang cepat apa. Baru pada posisi itu, kelembagaan masih disiapkan. Apa 34 menteri, apa 12 menteri," katanya.
Salah satu partai pendukung Jokowi, PKB, tidak setuju menteri harus lepas jabatan di partai.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (12/8/2014), menegaskan jangan sampai membeda-bedakan asal partainya, namun lebih dengan pertimbangan kemampuan kader partai yang profesional.
