Infografis
Suara.com - Presiden Irak, Fouad Masoum, pada Senin (11/8/2014) menunjuk Haidar al Abadi menjadi perdana menteri baru untuk menggantikan Nuri al Maliki yang sudah selama delapan tahun memimpin negeri yang terus dilanda peperangan itu.
Masoum meminta Abadi membentuk pemerintahan yang bisa memenangkan dukungan dari semua pihak di parlemen yang baru terpilih pada April lalu. Abadi diminta untuk membentuk pemerintahan yang mengakomodasi semuah pihak, termasuk kelompok minoritas Islam Suni dan Kurdi.
Sementara Abadi, yang berbicara bersama Masoum dalam tayangan televisi Irak, menekankan pentingnya persatuan nasional untuk melawan kelompok Negara Islam Suriah dan Irak, yang melancarakan serangan militer membabi buta menyasar personil militer dan warga sipil di wilayah itu.
"Kita Semua harus bekerja sama untuk melawan kampanye teroris terhadap Irak dan untuk menghentikan semua kelompok teroris," kata Abadi.
Maliki Melawan
Meski demikian penunjukkan Abadi ditolak oleh Maliki dan partai pendukungnya. Mereka mengatakan penunjukkan Abadi ilegal. Maliki bahkan mengerahkan para pendukungnya, termasuk milisi dan pasukan khusus ke jalan-jalan Baghdad untuk menentang penunjukkan itu.
Partai Dawa, pendukung utama Maliki, dan menantu Maliki, mengatakan akan menggugat pencopotannya. Adapun Maliki tidak berkomentar banyak. Dia hanya menunjukkan wajah geram saat bersama-sama para elit Partai Dawa membacakan pernyataan penentangan penunjukan Abadi.
"Abadi hanya mewakili dirinya sendiri," kata Khalaf Abdul Samad, salah satu elit Partai Dawa.
"Kami tidak akan diam," kata Hussein al Maliki, menantu sang mantan perdana menteri, "Penunjukkan Abadi ilegal dan melanggar konstitusi. Kami akan menggugat di pengadilan federal."
Didukung Washington
Adapun penunjukkan Abadi didukung oleh Amerika Serikat, pihak yang juga mendudukan Maliki di kursi perdana menteri setelah menginvasi Irak pada 2003. Washington memperingatkan Maliki untuk tidak memperkeruh situasi politik Irak yang sedang dalam konflik bersenjata dengan ISIS.
"Tidak boleh ada penggunaan kekuatan, pengerahan pasukan atau milisi pada momentum demokrasi di Irak ini," kata Menteri Luar Negeri AS, John Kerry.
"Proses pembentukan pemerintahan sangat penting dalam menjaga stabilitas serta ketenangan di Irak dan kami berharap Maliki tidak memperkeruh keadaan," imbuh Kerry.
Gedung Putih bahkan mengatakan Wakil Presiden Joe Biden sudah menelpon Abadi, dan mengucapkan selamat atas penunjukkannya.
"Perdana menteri menunjukkan keinginannya untuk membentuk pemerintahan yang terbuka, yang bisa melawan ancaman ISIS," bunyi pernyataan Gedung Putih.
Maliki, yang didukung mayoritas Islam Syiah, disalahkan oleh dua sekutu utamanya, AS dan Iran, karena dituding sebagai penyebab pemberontakan minoritas Islam Suni di Irak. Para pemimpin Suni Irak dan suku Kurdi mendesak Maliki untuk lengser, sementara banyak warga Syiah yang sudah berpaling dari Maliki.
Krisis politik baru di Irak itu pecah bebeapa hari setelah AS melancarakan serangan militer pertama terhadap ISIS. Pasukan AS ditarik dari AS pada 2011. (Reuters)
