Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, pemecatan yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie terhadap pengurus dilingkungan DPP partai berlambang pohon beringin itu tidak sesuai prosedur dan melanggar AD/ART partai.
“Pemecatan itu dilakukan tanpa melalui mekanisme yang ada,” kata Agung Laksono kepada Antara di Jayapura, Senin (11/8/2014),
Ia menambahkan, dirinya menduduki jabatan itu saat Munas Golkar 2009 di Pekanbaru. Sesuai AD/ART, lanjut Agung, pemecatan itu dapat dilakukan sesuai dengan prosedur antara lain melalui rapat harian atau pleno.
Namun yang terjadi sebaliknya, kata Agung Laksono, dari informasi yang diperoleh pemecatan dirinya itu terungkap saat rapat Jumat (8/8/2014) di mana saat itu dirinya tidak hadir dan tidak diundang.
"Saya saat itu (Jumat, 8/8/2014) sedang persiapan ke Raja Ampat untuk meninjau persiapan "Sail Raja Ampat"," aku politisi senior dari Partai Golkar.
Menurutnya, bila benar dirinya dipecat dari kepengurusan di DPP Golkar maka dirinya akan menolak pemecatan tersebut karena selain tidak sesuai AD/ART dirinya juga tidak mengetahui apa kesalahan yang telah diperbuatnya.
Beda pendapat itu wajar, apalagi diera demokrasi sekarang ini, kata Agung Laksono, namun yang terpenting tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencemarkan nama partai seperti korupsi atau melakukan tindakan untuk kepentingan partai.
Dari informasi yang diterima selain dirinya tercatat sekitar 18 orang pengurus DPP Golkar dipecat dan itu sangat disayangkan karena dirinya sendiri sudah menjadi kader golkar dan pengurus partai sekitar 35 tahun atau lebih lama dari Ketum DPP Golkar, kata Agung Laksono seraya menambahkan hingga saat ini belum menerima surat pemecatan baik secara lisan maupun tertulis. (Antara)
