Infografis
Suara.com - Ketua tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Pusat Adnan Buyung Nasution mengatakan pihaknya meminta tim hukum pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk membuktikan semua tuduhan kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu.
"Buktikan. Jangan lupa bahwa ini (proses) hukum, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Kami ingin meminta bukti-bukti dari pihak pemohon (perkara)," kata Adnan Buyung usai sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Dia menambahkan jika pihak termohon menuduh proses pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak terstruktur, sistematis dan masif, maka harus dibuktikan dimana letak kecurangan tersebut.
Strategi yang dipakai oleh tim kuasa hukum KPU dalam menghadapi sidang gugatan di MK adalah dengan membela diri menggunakan data-data yang dimiliki dari KPU di tingkat daerah.
Kami akan membela diri dan mengatakan bahwa dari pihak kami tidak ada pelanggaran tersebut. Tentu kami akan mengajukan saksi-saksi, tetapi lihat saja nanti kami kasih 'fair play'," jelas dia.
Menurut dia, permohonan gugatan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa selama tiga kali mengalami perubahan sehingga pihaknya perlu mempelajari lebih dalam.
"Permohonan dia kan tiga kali berubah-ubah, nanti saya lihat terlebih dahulu. Kalau permohonan yang terakhir ini malah masih lisan, belum tertulis," katanya.
Sementara itu, dalam persidangan di MK, Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tidak dapat menerima hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres yang ditetapkan KPU RI.
Dia mengatakan memiliki bukti antara lain berupa testimoni dari puluhan ribu orang yang bersaksi bahwa penyelenggara pemilu di tingkat bawah melakukan tindak kecurangan.
"Ada satu ibu yang datang ke tempat pemungutan suara lalu ditanya oleh petugas penyelenggara mau memilih siapa, nomor satu atau nomor dua. Begitu dia katakan Nomor Satu, tidak diperkenankan (memilih). Ibu-ibu (itu) masih hidup, ada di Bendungan Hilir," kata Prabowo.
