Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan sejumlah catatan terhadap surat permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden 2014 yang dilayangkan Prabowo-Hatta pada sidang perdana, Rabu (6/8/2014).
Sejumlah catatan yang disampaikan oleh majelis hakim berkisar dari isi materi gugatan yang tidak sinkron, nomor dan redaksional materi.
Berikut kekeliruan dan kritik materi gugatan yang disampaikan MK:
1. Materi gugatan tidak sinkron
Dimulai dari Ketua MK Hamdan Zoelva yang mengkritisi posita dan petitum dari gugatan yang tidak cocok.
"Ada tidak sinkroniasi antara petitum dan posita. Positanya meluas tapi petitumnya tidak mencakup semua. Perlu ada sinkronisasi uraian dengan petitum," kata Zoelva dalam sidang, di Kantor MK, Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Untuk diketahui, Posita adalah dasar atau dalil atau alasan gugatan untuk menuntut hak dan kerugian seseorang melalui pengadilan.
Sedangkan petitum adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrechting (main hakim sendiri).
2. Teknis penulisan gugatan
Tidak hanya masalah esensi, permohonan Prabowo-Hatta juga dikritisi masalah teknis penulisan.
Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil mengkritisi soal masalah redaksional gugatan yang dibacakan, diantaranya soal halaman yang tertulis 'dibawah ini yang bertandatangan Prabowo-Hatta', tapi isinya malah ditandatangani oleh tim kuasa hukumnya.
Kemudian, dia juga mengkritisi sejumlah tulisan dalam penulisan permohonan gugatan ini terkait masalah penggunaan sub judul yang tidak keterangan dan penggunaan angka untuk sub judul.
"Ini nomor-nomornya perlu disempurnakan," kata Fadlil.
3. Tafsir kecurangan
Sementara Hakim Konstitusi Anwar Usman juga memberikan catatan soal adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan nomor 1 (Prabowo-Hatta) di 9 Kabupaten, Papua Barat.
"Ini maksudnya begitu apa memang kesalahan?" kata Anwar.
Selanjutnya, Hakim Konstitusi Wahiddun Adams yang mengatakan ada sejumlah halaman dari surat permohonan ini yang tidak menyebutkan penjabaran dengan mendetail.
"Perlu ada ketelitian dari pemohon. Ada beberapa bahan penyusunan dalil pokok di dalil provinsi, di halaman 106, 125, 126, 127 dan 133. Pemohon sebut daerah revisi terjadi kesalahan rekap atau pelanggaran tapi tak dijabarkan dalilnya," ujar Wahid,
4. Salah mencantumkan profinsi
Hakim Konstitusi Patrialis Akbar juga memberikan catatan di antaranya adanya salah pencantuman Provinsi, yang harusnya ditulis Bengkulu malah tercantum Babel, lalu Jawa Barat tapi disebutkan Maluku.
5. Tidak ada penjelasan pelanggaran
Selain itu, Patrialis juga menyoroti soal pelanggaran yang termasuk terstruktur sistematis dan massif (TSM), namun tidak dijelaskan.
"TSM itu apa? Jelaskan TSM itu apa, dalil-dalilnya apa?" kata dia.
6. Usul saksi jangan terlalu banyak
Terakhir, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, yang memberikan catatan supaya saksi yang akan dihadirkan untuk menjelaskan fakta tidak perlu banyak-banyak, yang penting adalah kualitas fakta yang disampaikan.
"Untuk Saksi, kualitas yang diajukan kualitas keterangan yang harus bisa meyakinkan. Dari saksi-saksi yang didatangkan pengalaman selama iini jauh jauh dari papua, tapi keterangannya tidak menguat. Padahal kita harus hemat biaya. Ingatkan kembali saksi dilihat dari kualitsnya," tegas Arief.
