Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Ferry Mursidan Baldan mengatakan proses Pilpres 2014 merupakan ujian pembuktian kematangan sikap para elite politik pada proses kontestasi pemilihan umum.
"Ujian itu datang pada saat yang bersamaan dengan meningkatnya animo rakyat untuk terlibat dalam proses penentuan calon presiden pilihannya serta keterlibatan untuk mengawal dan memastikan bahwa pemilu presiden berjalan fair dan bersih mulai dari TPS (tempat pemungutan suara) sampai rekapitulasi suara tingkat nasional di KPU," kata Ferry Mursidan Baldan dalam pernyataan pers, Senin (4/8/2014).
Ferry menambahkan pemilu presiden bagi masyarakat sesungguhnya sudah selesai pada saat TPS ditutup pada 9 Juli lalu karena saat itulah kesempatan mereka menyampaikan pilihannya.
Sedangkan bagi penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu, menurut Ferry, sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh Konstitusi dan UU, sudah menyelesaikan tugasnya pada 22 Juli 2014 dengan kinerja yang jauh lebih baik dari pemilu legislatif pada 9 April 2014.
"Pada saat itu rapat pleno KPU sudah menetapkan hasil pemilu presiden melalui proses yang transparan pada semua tingkatan," katanya.
Juru bicara tim kampanye nasional pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini menjelaskan persoalan hasil pemilu presiden yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, justru ada pada peserta pemilu presiden sendiri, yang tak kunjung menerima hasil penetapan oleh KPU.
Meski UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden memberi ruang adanya upaya hukum untuk mengajukan sengketa hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi, ada hal yang harus tetap dipertimbangkan.
"Apakah terhadap sengketa hasil yang diajukan, jika nantinya terbukti akan memengaruhi hasil akhir pemilu presiden yang sudah ditetapkan? Apalagi selisih perolehan suaranya sekitar 8,4 juta suara," katanya.
Ferry Mursidan menambahkan menjadi lebih menarik lagi untuk direnungkan yakni adanya 'pengunduran diri dari proses penghitungan suara' salah satu pasangan capres-cawapres seperti yang disampaikan saksi pasangan capres-cawapres nomor urut satu, pada proses rekapitulasi suara tingkat nasional di KPU sedang berjalan, dan KPU sudah mengesahkan rekapitulasi suara di 29 provinsi.
Pada saat itu, kata dia, tinggal beberapa provinsi lagi yang belum direkapitulasi dan disahkan suaranya, yakni Jawa Timur, Maluku Utara, Papua, Sumatera Utara, dan Hasil Luar Negeri (PPLN).
