Infografis
Suara.com - Pakar hukum tata negara Margarito berharap presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK tidak memilih ketua umum partai menjadi menteri dalam kabinet pemerintahannya kelak.
"Ketua partai lebih baik fokus untuk membangun partai agar semakin solid dan kokoh,” katanya.
Menurut Margarito, jika ketua partai tidak lagi ditempatkan dalam kabinet sebagaimana halnya dalam kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mereka harus menerima keputusan tersebut dengan besar hati.
"Mereka harus legowo kalau tidak dipilih jadi menteri. Jangan mereka mengaku negarawan, tapi urusan kursi ini mereka tidak legowo,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar menilai ketua umum partainya sangat layak menjadi menteri dalam kabinet. Alasannya, keberhasilan ketua umum memimpin partai menjamin keberhasilannya menjalankan perannya sebagai menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Tidak hanya layak. Ketua umum parpol sangat layak jadi menteri," kata Marwan.
Dia menambahkan bahwa seorang ketua umum memiliki keunggulan yang tidak dimiliki anggota partai maupun tokoh-tokoh nonpartai karena memiliki pengalaman lebih dalam kepemimpinan, berintegritas, dan basis konstituen yang kuat.
Apalagi menurut dia, kader partai memiliki pengalaman politik yang teruji dalam legislatif maupun eksekutif. "Bisa saja yang jadi menteri itu ketua umum atau anggotanya. Tapi selayaknya memang ketua dulu. Ketua punya peranan luar biasa dalam perjalanan parpol," katanya. (Antara)
