Infografis
Suara.com - Kader Partai Golkar tidak mesti jadi oposisi dan juga tidak harus ada dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019. Tugas utama kader Golkar adalah mengontrol pemerintahan Jokowi supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan rakyat.
Demikian dinyatakan Ketua Koordinator Pusat Eksponen Ormas Tri Karya Golkar Zainal Bintang kepada suara.com, Jumat (1/8/2014).
"Mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi wajib hukumnya. Rakyat memberikan mandat karena mau pemerintah itu bersih, jujur dan amanah dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat," kata Bintang.
Bintang merasa risih melihat munculnya tekanan atau desakan kader parpol pendukung koalisi Jokowi-JK yang mulai memaksakan ketua umum-nya harus menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK.
"Mereka itu (parpol yang minta kursi di kabinet)masih menganut paradigma lama. Syahwat kekuasaan masih menguasai pikiran mereka. Itu namanya pragmatisme. Sejenis money politic dalam bentuk lain," ujar Bintang.
Bintang menambahkan pemerintahan Jokowi adalah momentum membangun semangat perubahan. Perubahan dari mentalitas gila kuasa yang berbasis pragmatisme, beralih menjadi sikap negarawan yang berbasis pengabdian yang tulus dan profesional.
Bintang yang juga Wakil Ketua Wantim Ormas MKGR -- salah satu dari Ormas Tri Karya, pendiri Golkar -- mengatakan inilah momentum yang tepat untuk bersih-bersih dalam tubuh elite negara.
"Mari kita tumpas sosok elite yang kompeten, titipan parpol tapi bermental korup," katanya.
Alasannya, kata Bintang, mereka itu "rayap" negara. "Saatnya rakyat bersatu menjadi Baygon untuk membasmi mereka," kata dia.
Bintang mengatakan bersama teman-temannya dari Eksponen Tri Karya akan terus memantau kinerja pemerintahan Jokowi-JK dan tidak segan-segan melakukan teguran manakala ada sinyal Jokowi tidak taat pada janji yang berkomitmen memerintah untuk kepentingan rakyat banyak.
