Infografis
Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah Australia menjelaskan informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait sinyalemen adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.
"Berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks sesuatu yang menyakitkan, saya mengikuti apa yang dilaksanakan Australia, Menlu laporkan pada saya setelah komunikasi dengan Duta Besar RI di Canberra dan Duta besar Australia," kata Presiden dalam keterangan pers di kediaman pribadi Puri Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014) siang.
Kepala Negara mengatakan, penjelasan itu penting karena dari informasi yang dikeluarkan oleh Wikileaks dan kemudian diberitakan oleh salah satu situs berita di Indonesia disebutkan ada 17 nama pejabat senior di negara Asia yang dikatakan dilindungi oleh sebuah perintah khusus dari pemerintah Australia agar jangan ada penyelidikan yang dikhawatirkan bisa menganggu hubungan Australia dengan negara-negara tersebut.
"Dari beberapa tokoh itu nama SBY dan Megawati ikut disebut Wikileaks pada berita 29 juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar, termasuk melibatkan keluarga dan pejabat senior masing-masing negara," kata Presiden.
"Berita seperti ini cepat beredar dan kemudian karena sangat sensitif, karena menyangkut kehormatan dan harga diri baik Ibu Megawati, dan saya sendiri, maka saya ambil keputusan untuk melakukan sesuatu bertindak dan mengeluarkan pernyataan ini. Karena yang jelas pemberitaan ini, saya nilai mencemarkan dan merugikan nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri, menimbulkan spekulasi dan kecurigaan," kata Presiden.
Dari keterangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, presiden mendapatkan sejumlah penjelasan.
"Memang benar Indonesia pernah cetak uang di Australia pada 1999 yang mencetak NPA, organisasi itu berada di bawah Bank sentral Australia, yang dicetak adalah 550 juta lembar dengan pecahan Rp100.000," kata Presiden.
Namun demikian, kata Presiden, kewenangan untuk memutuskan pencetakan uang dan tempat pencetakan uang berada di tangan Bank Indonesia.
"Hal itu menjadi kewenangan Bank Indonesia, atas dasar atau sesuai Undang-Undang Bank Indonesia dan peraturan yang berlaku. Sebenarnya baik Ibu Mega dan saya sendiri 1999 belum menjadi presiden. Point saya adalah memang itu kewenangan BI, siapapun presidennya, tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan menetapkan kebijakan dan mengeluarkan perintah presiden," tegasnya.
Bila otoritas Australia melakukan penyelidikan mengenai informasi yang diberitakan Wikileaks, Presiden meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan transparan. Dan apabila ada WNI yang diduga terlibat maka hendaknya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
