Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan Golkar wajib menyelenggarakan rapat pimpinan nasional untuk mengevaluasi kepemimpinan partai.
"Seusai pilpres, maka DPP wajib menyelenggarakan rapimnas evaluasi," kata Agung Laksono ketika ditemui setelah acara open house di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/7/2014).
Dengan demikian, ujar dia, tidak perlu munas luar biasa karena munas biasa dilakukan setiap lima tahun sesuai dengan periode pemerintahan.
Agung mengaku tidak mengerti bila ada yang berpandangan munas Golkar baru dilakukan pada tahun 2015.
Sebelumnya, politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menyatakan kepemimpinan Partai Golkar saat ini sangat layak untuk dievaluasi setelah mengalami banyak kegagalan.
"Kondisi saat ini, Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran," kata Nusron Wahid.
Menurut Nusron Wahid, forum yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh itu adalah munas Golkar.
Ia mengingatkan bahwa pengurus Partai Golkar saat ini adalah periode 2009-2014 dan bukannya sampai tahun 2015.
Nusron yang telah dipecat dari Partai Golkar karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 menegaskan, Golkar bukan milik elite partai. (Antara)
