Infografis
Suara.com - Kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla kelak diharapkan menjadikan agama sebagai pengawal moralitas bangsa.
Hal itu dikatakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jawahir Thontowi di Yogyakarta, Senin (28/7/2014).
"Umat Islam meyakini bahwa dasar filsafat bangsa dan negara yakni Pancasila sebagai suatu 'grand design' sekaligus sebagai payung kebersamaan harus selalu diperkuat, dipelihara, diperkaya, dan dilindungi," katanya.
Dalam khutbah shalat Idul Fitri 1435 Hijriah di Alun-alun Utara yang diikuti ribuan jamaah termasuk Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Jawahir mengatakan tidak mungkin dasar rasionalitas, intuisi, dan imajinasi politik dikembangkan tanpa dikawal wahyu sebagai moralitas universal dengan interpretasi aktual dan konstektual.
Menurut dia, pembangunan budaya perdamaian, perilaku santun, saling menghormati, menerima, dan menolong sebagai wujud persaudaraan dan persatuan sebagai bangsa merupakan kewajiban rakyat Indonesia yang terikat hukum dasar yang digunakan untuk menggalang rekonsiliasi.
"Hal itu tidak hanya untuk kepentingan Bangsa Indonesia tetapi juga untuk menekan pemimpin dunia agar gencatan senjata dan agresi Israel terhadap Palestina segera berakhir," kata Direktur Pusat Studi Pembangunan Hukum Lokal Universitas Islam Indonesia (UII) itu.
Ia mengatakan 1 Syawal 1435 Hijriah menjadi momentum hari kemenangan umat Islam, bukan sekadar ketika mampu menjadikan ibadah puasa berfungsi bagi pengendalian diri atau hawa nafsu yang berimbang pada kebahagiaan individual.
Namun juga harus dibuktikan pada terselenggaranya peran negara dalam memelihara keamanan, ketertiban, dan stabilitas negara dan pemerintahan.
Menurut dia, imbas "masholihul mursalah" dengan ibadah puasa pada bulan suci Ramadhan mampu secara efektif membangun rekonsiliasi nasional. (Antara)
