Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Widodo – Jusuf Kalla menjadi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019. Saat ini, Jokowi dan JK tengah konsentrasi menyusun kabinet sebelum mereka dilantik.
Bagaimana tanggapan Partai Demokrat, apakah akan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi atau tetap berada di koalisi pro Prabowo Subianto – Hatta Rajasa?
Secara diplomatis, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan bahwa partainya akan di posisi netral.
“Biar kayak gini saja. Ada di wilayah kanan kiri oke,” kata Mubarok kepada suara.com, Sabtu (26/7/2014).
Dengan kata lain, kata Mubarok, sebagai penganut politik bebas aktif, partainya yang sekarang berada dalam posisi sulit, akan memegang prinsip mengikuti pemerintahan yang benar.
“Kan ada masalah kebenaran, ada masalah kepentingan nasional. Jadi, dibutuhkan ada pengorbanan, ada kesabaran. Demokrat tetap bermain di wilayah yang mengedepankan kebenaran,” kata Mubarok.
Mubarok mengklaim bahwa partainya tidak mencari jabatan.
“Enggaklah itu,” katanya.
Di Pilpres 2014, partai yang suaranya anjlok setelah dua kali berturut-turut mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI ini, menjadi anggota koalisi pendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.
Dan KPU menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi pasangan pemenang pilpres sehingga mereka ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Juli 2014 malam.
Suara yang diraih Jokowi – JK sebanyak 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari suara sah secara nasional. Sedangkan kompetitor mereka, pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa hanya meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen dari suara sah nasional.
