Infografis
Suara.com - Keputusan calon Presiden Prabowo Subianto untuk menarik diri dari proses rekapitulasi pemilu presiden tidak akan mempengaruhi legitimasi hasil pemilu presiden yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Selasa (22/7/2014) sore.
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof Dr L Tri Setyawanta mengatakan, UU Pemilu Presiden menyatakan, hasil pemilu presiden tetap sah meski ada salah satu pasangan capres-cawapres yang tidak menandatangani hasil akhir penghitungan oleh KPU.
“Dalam UU itu dinyatakan, kalau salah satu saksi tidak menandatangani hasil pilpres baik dari tingkat TPS hingga ke KPU, maka pemilu presiden tetap dinyatakan sah. Karena, mereka yang keberatan dengan hasil itu bisa mengajukan gugatan hukum melalui Mahkamah Konstitusi,” kata Tri Setyawanta kepada suara.com melalui sambungan telepon, Selasa (22/7/2014).
Tri menambahkan, keputusan untuk menarik diri dari proses pemilu presiden juga tidak akan membuat Prabowo Subianto dikenakan sanksi pidana. Karena, kata Tri, keputusan mundur itu merupakan keputusan politik dan terjadi ketika pemilu sudah mencapai tahap akhir.
“Dalam pasal 245 UU Pilpres disebutkan, capres yang mundur setelah diumumkan oleh KPU bisa langsung pidana, kalau prosesnya belum berjalan. Prabowo kan mundur ketika pilpres sudah memasuki tahap akhir. Jadi, mundurnya Prabowo itu tidak bisa dipidana,” ujar Tri.
Capres nomor urut satu Prabowo Subianto akhirnya menyatakan menarik diri dari semua tahapan Pilpres dan menolak Pilpres 2014 yang dituding cacat hukum.
Dalam pernyataan politik yang disampaikan di Rumah Polonia, Selasa (22/7/2014), yang berbarengan dengan proses rekapitulasi nasional di KPU, Prabowo juga menganggap terjadi penyimpangan pelaksanaan Pilpres yang melibatkan petugas KPU.
Berikut lima pernyataan Prabowo Subianto:
1. Proses pemilu 2014 bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adail dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat justru dihilangkan sendiri oleh KPU.
2. Rekomendasi Bawaslu terhadap kelalaian, penyimpangan diberbagai wilayah Tanah Air, diabaikan oleh KPU.
