Infografis
Suara.com - Bupati Karawang Ade Swara diduga memeras perusahaan pengembang PT Tatar Kertabumi sebanyak Rp5 miliar, terkait perizinan penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) di Karawang.
"Sebetulnya nilai Rp5 miliar tapi dalam bentuk dolar," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (18/7/2014).
KPK menangkap Bupati Karawang Ade Swara dari dan istrinya Nur Latifah yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Karawang kemarin di beberapa tempat di Karawang.
"ASW (Ade Swara) yaitu Bupati Karawang melalui istrinya NLF (Nur Latifah) menerima sejumlah uang dari pemerasan itu kemudian diambil oleh adik sepupu NLF," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi pers tersebut.
KPK mendapatkan barang bukti sebesar 424.349 dolar AS yang terdiri dari pecahan 100 dolar sebanyak 4.243 lembar, pecahan 20 dolar AS sebanyak 2 lembar, pecahan 5 dolar AS sebanyak 1 lembar serta pecahan 1 dolar AS sebanyak 4 lembar.
"Tidak ada tawar-menawar, dalam kapasitas penyelenggara negara menetapkan nilai tertentu dan itu yang harus dipenuhi," tambah Bambang.
Sangkaan terhadap keduanya berasal dari pasal 12 e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur mengenai penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Bagi mereka yang terbukti melanggar pasal tersebut diancam pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
"Kasus ini menunjukkan adanya kejahatan keluarga, dan ini sangat berbahaya ke depan. Jadi KPK tidak tidur, KPK tidak tinggal diam begitu saja melihat keadaan yang memprihatinkan di negara ini," tambah Abraham.
