Infografis
Suara.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengungkapkan hasil pertemuan pimpinan lembaga negara berkomitmen untuk menjaga independensi KPU dalam menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
"Pada tahapan sekarang ini, simpul kritis berada pada KPU dan kemungkinan nanti juga pada MK. Oleh karena itu, pimpinan lembaga negara berkomitmen untuk menjaga independensi KPU," kata Hamdan, saat konferensi pers usai pertemuan antarpimpinan lembaga negara di MK Jakarta, Jumat (18/7/2014).
Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri.
Pertemuan dengan mengambil tema "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara adil dan bermartabat" ini juga diikuti oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad.
Hamdan mengatakan jika ada sengketa ke MK, pimpinan lembaga negara juga sepakat untuk menjaga independensi dan imparsialitas mahkamah dalam memutus dan mengadili sengketa tersebut.
"Pimpinan lembaga negara akan turut memastikan tidak ada intervensi dan tekanan kepada MK dalam bentuk apapun," katanya.
Dia juga mengungkapkan bahwa pimpinan lembaga negara berkomitmen untuk bersama-sama mengamankan suara rakyat.
"Dalam hal ini ikut mengawal, mengawasi sekaligus membantu agar suara rakyat benar-benar terjaga kemurniannya sejak pemungutan suara 9 Juli hingga penetapan hasil pilpres nanti," kata Hamdan.
Sementara Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan bahwa tidak ada intervensi yang dialkukan lembaga manapun dalam melakukan rekapitulasi hasil pilpres.
Husni Kamil Manik mengungkapkan saat ini proses rekapitulasi sudah pada tingkat provinsi.
"Tidak ada intervensi apapun," kata Husni usai pertemuan di MK.
Dia juga mengungkapkan saat ini pihaknya sedang melakukan rekapitulasi hasil Pilpres tingkat provinsi.
"Berdasarkan laporan rekap dilakukan hari ini umumnya suskes dan selesai satu hari, terutama provinsi dengan jumlah kabupaten/kota kurang dari 10," tutur Husni.
Dia juga menyampaikan seluruh anggota KPU pada dua hari lalu melakukan monitoring pada rekap tingkat kabupaten/kota.
"Proses rekap itu berjalan dengan lancar dan damai tidak satu pun yang terjadi konflik, ini semua berkat kerjsaama yang sangat erat antara KPU dengan pihak polisi dan juga TNI yang ada di daerah," ungkapnya.
Husni juga mengatakan bahwa antuisiame masyarakat yang terlihat dalam kampanye, pemungutan dan rekap cukup masif.
"Mereka mengikuti apa yang dilakukan pemyelengara pemilu, mereka juga memantau bukan hanya rekap tapi juga publikasi," jelasnya.
Husni juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyajikan data yang sangat penting dari dokumen pencatatan penghitungan suara di laman atau "website" KPU. (Antara)
