Infografis
Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), mengatakan wacana munas Partai Golkar yang dilontarkan kader-kader muda partainya hanya syahwat politik.
"Itu hanya orang-orang yang tidak memiliki hak suara di partai dan hanya untuk syahwat politik agar mereka bisa menentukan kabinet," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7/2014) malam.
Di sela-sela mendampingi kunjungan Capres Prabowo Subianto ke Gedung PWNU Jatim, ia menjelaskan bahwa munas harus sesuai aturan main, yakni merupakan usulan mereka yang punya hak suara.
"Yang ngomong itu semua tidak punya hak suara. Tidak ada juga suara daerah yang menginginkan munas dipercepat, padahal percepatan munas hanya bisa dilakukan jika terdapat restu dari 2/3 DPD II Golkar, atau ada rapimnas," katanya.
Ditanya kemungkinan ada perpecahan di tubuh Golkar terkait pilpres, ia menilai hal itu masih wajar. "Namanya juga partai besar, tentu dinamika-nya juga besar. Itu wajar," katanya.
Tentang kemungkinan pemecatan terhadap kader Golkar yang mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, ia mengatakan pemecatan itu bukan dilakukan ketua umum, melainkan ada-tidaknya pelanggaran aturan.
"Jadi, mereka melanggar aturan, karena mereka mendukung Jokowi-Jusuf Kalla, padahal keputusan Rapimnas sudah mendukung pencalonan Prabowo-Hatta," katanya.
Namun, katanya, kader yang melanggar dan terancam pemberhentian masih dapat membela diri dengan melapor ke Mahkamah Partai.
"Jadi, bukan ada perpecahan, tapi ada pelanggaran aturan main organisasi," katanya.
Seperti diketahui, wacana percepatan munas untuk melengserkan ARB dari kursi Ketua Umum Partai Golkar diserukan sejumlah kader muda Golkar, di antara Poros Muda Indonesia.
