Istri Suryadharma Ditanya KPK soal Rombongan Haji

Ardi Mandiri Suara.Com
Rabu, 16 Juli 2014 | 23:04 WIB
Istri Suryadharma Ditanya KPK soal Rombongan Haji
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali. [suara.com/Nikolaus Tolen]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wardhatul Asriah, istri mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, mengaku ditanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal rombongan yang ikut bersama suaminya saat melaksanakan ibadah haji pada 2012.

Kehadiran Wardhatul diharapkan mampu memberikan kejelasan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013, yang menjerat Suryadharma Ali.

"Iya ditanya (soal rombongan haji). Kan saya pendamping menteri," kata Wardhatul usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Namun hanya itulah jawaban Wardhatul. Selebihnya dia cuma bungkam ketika diminta menjelaskan lebih lanjut ihwal pemeriksaannya, dan memilih cepat meninggalkan awak media.

Selain Wardhatul, KPK juga turut memeriksa menantu Suryadharma, Rendhika Deniardy Harsono, Ketua Umum Angkatan Muda Kabah, organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Joko Purwanto dan istrinya Deasy Aryani Larasati serta ajudan Suryadharma saat masih menjabat sebagai Menteri Agama yaitu Ivan Adhitira.

Kelima orang itu diduga menjadi bagian rombongan besar saat Suryadharma Ali berangkat haji ke Mekkah pada 2012 lalu. Adapun total rombongan diduga mencapai 34 orang, yang sebagian besar adalah kerabat dan kolega Suryadharma.

KPK, dalam perkara ini sudah menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka, berdasarkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun, denda paling banyak Rp1 miliar.

Dugaan pelanggaran tersebut mencakup anggaran dari sejumlah beberapa pokok yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.

Buntutnya, Suryadharma Ali pun mundur dari jabatannya sebagai Menteri Agama pada 26 Mei 2014, disusul dengan mundurnya Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu pada 28 Mei 2014. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI