Infografis
Suara.com - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan lembaga survei yang merangkap menjadi konsultan dan tim pemenangan pemilu malah akan menjadi benalu demokrasi.
Dalam diskusi bertema "Menyoal Quick Count sebagai Kejahatan Demokrasi" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, Rabu (16/7/2014), dia menganalogikan, lembaga survei seperti itu seperti itu sebagai benalu yang menghisap di pohon demokrasi.
"Lembaga survei yang merangkap menjadi konsultan dan tim pemenangan menjadi benalu demokrasi, menghisap sumber daya bagi munculnya buah demokrasi. Sehingga demokrasi kita meranggas dan tak kunjung berbuah," kata Adhie.
Awalnya, cerita Adhie, lembaga survei muncul sejak era Pemilu Reformasi (1999), yang dimotori kalangan intelektual. Karena, sambungnya, Pemilu bukan hanya domain politisi, tapi juga kalangan akademisi dan analis intelektual yang bisa jadi pencerahan bagi masyarakat.
Tapi kini, katanya, kalangan intelektual/akademisi yang menelola lembaga survei melihat demokrasi sebagai lahan bisnis untuk meraup laba.
"Tapi, kalangan intelektual yang mengelola lembaga survei menjadi serupa partai politik, melihat demokrasi sebagai pohon bisnis. Sehingga, siapa saja atau partai apapun, kalau ingin sukses dalam berpolitik harus melalui sentuhan mereka," tutur Adhie.
Pada 2014 ini, Adhie menerangkan, lembaga survei ini tidak memiliki standar integritas dan menjadi partisan. Mereka, sambungnya, merilis hasil quick count dengan semangat tidak netral dan digunakan sebagai alat propaganda guna membentuk opini publik sepihak.
"Sehingga quick count yang merupakan instrumen pemantau penghitungan hasil pemilu diubah menjadi alat klaim kemenangan para kontestan," tegasnya.
