Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menilai rencana pemanggilan pengelola Radio Republik Indonesia (RRI) oleh Komisi I DPR RI karena melakukan hitung cepat (quick count) dalam Pemilu Presiden 2014 berlebihan.
"Saya melihat itu terlalu berlebihan. RRI pada pileg lalu mendapatkan penghargaan dari semua orang, bahkan dari KPU karena margin error-nya paling kecil," kata Pramono di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Atas rencana pemanggilan itu, Pramono sudah melakukan komunikasi dengan anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi I DPR RI.
"Saya sudah mengontak teman-teman Fraksi PDI Perjuangan yang ada di Komisi I DPR RI. Mereka mengatakan tidak ada rencana pemanggilan dan sekarang ini masih reses yang kebetulan saya bertanggung jawab sebagai pimpinan selama reses. Tidak ada satu pun permintaan untuk itu. Jadi, saya lihat itu hanya satu move saja, bagian dari ketidakpuasan. Ketika yang dijagokan itu ternyata tidak seperti yang diharapkan," kata politisi PDI Perjuangan itu.
"Kalau ada pemanggilan itu harus mendapat izin dari pimpinan. Karena incharge ini, saya sampai besok," kata Pramono.
Sejumlah anggota Komisi I DPR RI mempertanyakan RRI yang melakukan hitungan cepat dan exit poll pada Pilpres 9 Juli 2014. Pasalnya, RRI adalah lembaga penyiaran yang dibiayai oleh APBN. (Antara)
