Infografis
Suara.com - Koalisi permanen Merah Putih yang dideklarasikan oleh koalisi partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diyakini tidak akan bertahan lama. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti mengatakan, koalisi itu dibentuk tidak berdasarkan kesamaan idelogis dari parpol.
Akibatnya, koalisi itu sangat rapuh dan sulit untuk bertahan lama. Dia memberi contoh, Partai Golkar berpotensi untuk meninggalkan koalisi permanen Merah Putih apabila Prabowo Subianto-Hatta Rajasa gagal menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Kata dia, Partai Golkar tidak pernah mau untuk menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan. Karena itu, Golkar kemungkinan akan merapat ke pasangan Jokowi-JK apabila mereka berhasil menjadi pemenang pemilu presiden.
“Ada ungkapan, It is highly unlikey that Golkar Party will become an opposition and outside of the government. Jadi, sangat tidak mungkin Golkar itu mau berada di luar pemerintahan. Desakan percepatan Munas yang diusung sejumalh kader menjadi salah satu bentuk mulai pecahnya Golkar. TIdak adanya kesamaan ideologis dari parpol koalisi permanen Merah Putih juga akan membuat koalisi ini rapuh,” kata Ikrar di Jakarta, Selasa (15/7/2014).
Hal senada juga sempat dilontarkan mantan kader Partai Golkar, Poempida Hidayatullah. Menurut Poempida, koalisi permanen itu tak akan bertahan lama karena hanya diputuskan sepihak oleh masing-masing pimpinan partai.
Kata dia, deklarasi koalisi permanen hanya mencerminkan bahwa kubu Prabowo-Hatta tak menerima jika hasil akhirnya adalah kalah. Atas dasar itu, koalisi permanen akan dibangun dengan tujuan mengamankan basis politik selanjutnya.
Calon presiden Prabowo Subianto diangkat sebagai ketua Pembina Koalisi Permanen Merah Putih. Penunjukan ini berlangsung saat peresmian koalisi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).
Koalisi permanen ini ditandatangani 7 pemimpin partai politik pengusung Prabowo-Hatta sebagai capres dan cawapres dalam pilpres 9 Juli lalu. Deklarasi itu dihadiri antara lain oleh Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, Ketua Umum PKS Anis Matta, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Nachrowi Ramli.
