Infografis
Suara.com - Komnas HAM menyediakan enam tempat pengaduan terkait kasus yang terjadi selama Pemilu Presiden 2014. Bila Panwaslu, Bawaslu, dan KPU tidak menanggapi laporan, masyarakat disarankan untuk langsung mengadu ke posko Komnas HAM.
Enam posko tersebut, tersebar di Provinsi Aceh, Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat.
"Ini bagian dari upaya kami untuk mendorong hasil pilpres dengan baik semua pihak tidak ada konflik," kata Ketua Komnas HAM Hafid Abbas di Jakarta, Selasa (15/7/2014).
Hafid menegaskan bahwa UU minta suara pemilih dijamin aman dari gangguan orang tidak bertanggung jawab.
Komnas HAM juga mengingatkan agar TNI/Polri tetap netral dan menjaga menciptakan keamanan.
Terkait dengan hal itu, dalam waktu dekat, Komnas HAM akan bertemu Panglima TNI, Kapolri, Bawaslu, dan KPU untuk memberikan masukan.
"Kami dalam satu atau dua hari ini akan ketemu dengan Panglima TNI dengan Kapolri, Bawaslu, KPU, untuk memberikan masukan ini. (Agar) masyarakat dapat melihat yang dilakukan ini terbuka dan profesional," kata dia.
Hafid mengatakan bila semua penyelenggara pemilu konsisten, pasti tidak terjadi konflik maupun pelanggaran.
"Tidak mungkin ada konflik, karena ada konflik ada keadilan ada keterbukaan, KPUD terakses berbagai kalangan, dan ini salah satu berbagai kemungkinan-kemungkinan tersebut," tuturnya.
Enam posko tersebut, tersebar di Provinsi Aceh, Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Barat.
"Ini bagian dari upaya kami untuk mendorong hasil pilpres dengan baik semua pihak tidak ada konflik," kata Ketua Komnas HAM Hafid Abbas di Jakarta, Selasa (15/7/2014).
Hafid menegaskan bahwa UU minta suara pemilih dijamin aman dari gangguan orang tidak bertanggung jawab.
Komnas HAM juga mengingatkan agar TNI/Polri tetap netral dan menjaga menciptakan keamanan.
Terkait dengan hal itu, dalam waktu dekat, Komnas HAM akan bertemu Panglima TNI, Kapolri, Bawaslu, dan KPU untuk memberikan masukan.
"Kami dalam satu atau dua hari ini akan ketemu dengan Panglima TNI dengan Kapolri, Bawaslu, KPU, untuk memberikan masukan ini. (Agar) masyarakat dapat melihat yang dilakukan ini terbuka dan profesional," kata dia.
Hafid mengatakan bila semua penyelenggara pemilu konsisten, pasti tidak terjadi konflik maupun pelanggaran.
"Tidak mungkin ada konflik, karena ada konflik ada keadilan ada keterbukaan, KPUD terakses berbagai kalangan, dan ini salah satu berbagai kemungkinan-kemungkinan tersebut," tuturnya.
