Infografis
Suara.com - Setelah Forum Rektor Indonesia (FRI), giliran puluhan ilmuwan berbagai disiplin ilmu dari sejumlah universitas di Indonesia risau akan hasil quick count yang berbeda. Perbedaan hasil quick count dinilai berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat dan memicu perpecahan bangsa.
Ilmuwan Universitas Indonesia (UI) Profesor Sulistyowati Irianto, dalam konfrensi pers di Kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (15/7/2014), mengatakan sebanyak 77 ilmuwan menyuarakan seruan moral untuk menyikapi ini.
"Kepada penyelenggara pemilu dan segenap perangkat pengawasan, agar memastikan penghitungan suara rakyat yang jujur, dilandasi kehendak kuat untuk semata-mata mengutamakan keadilan bagi rakyat dan kepentingan bangsa," kata Sulistyowati.
Karena itu para ilmuwan, peneliti, pekerja akademik menilai, lembaga survei seharusnya menggunakan ilmu pengetahuan untuk tujuan yang etis dan terhormat. Namun, karena ada kepentingan politik, proses quick count menghasilkan keraguan masyarakat terhadap analisis ilmiah.
Para ilmuwan juga menyerukan agar pengelola lembaga survei terkait hitung cepat melakukan uji publik validitas data dengan mengklarifikasi metode dan sampelnya.
"Kami, menyediakan waktu, tenaga dan keahlian untuk melakukan uji publik terhadap hasil semua lembaga penyelenggara quick count bersama KPU, organisasi profesi dan pihak lain yang berkepentingan dengan transparansi pelaksanaan quick count," tegasnya.
Dia meminta institusi penegakan hukum, khusus polri agar menyelidiki kredibilitas, rekam jejak dan menindak tegas lembaga survei, jika diduga kuat memalsukan data dan membohongi publik.
"Pemalsuan data dan pembohongan publik berdampak serius dan fatal bagi keutuhan masyarakat dan masa depan Indonesia. Di samping itu agar polri memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warga masyarakat sipil yang berpartisipasi untuk membantu proses dan memantau penghitungan suara," tuturnya.
