Infografis
Suara.com - Pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi para Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden 2014.
"KPK berwewenang untuk mengintai dan menyadap siapa saja, maka hak itu hendaknya digunakan juga untuk melindungi aspirasi masyarakat, jangan sampai dicuri mafia suara pemilu," kata Ketua Bidang Aksi DPP Bara JP Syafti Hidayat di Jakarta, Jumat (11/7/2014).
Bara JP mengapresiasi langkah KPK yang proaktif memperingatkan para komisioner penyelenggara pemilu agar tidak tergoda dengan uang panas dalam proses perhitungan suara, yang harus diumumkan paling lambat 22 Juli 2014.
Seperti diketahui, KPK menyatakan akan menindak tegas jika terjadi kongkalikong antara penyelenggara pilpres dengan peserta.
"Ini persoalan bangsa secara luas, saya kira KPU dan Bawaslu enggak akan main-main dalam melakukan tugasnya. Jangan main-main terkait dengan persoalan bangsa karena KPK tidak tidur," ujar juru bicara KPK Johan Budi, Kamis (10/7/2014).
KPK juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya informasi kongkalikong. Johan mengatakan KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Johan, hal ini juga terkait nasib jutaan rakyat Indonesia.
"Kalau masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi ada dugaan terjadi kongkalikong peserta pilpres dengan KPU, itu bisa jadi domain KPK," kata Johan.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan KPU, KPUD, dan Bawaslu berperan penting dalam menjaga proses penghitungan suara. Busyro pun berharap tidak ada praktik suap dalam Pilpres 2014.
"Jika tahan godaan upaya suap oleh kekuatan perompak demokrasi, hasilnya akan menentukan kualitas demokrasi dan martabat presiden terpilih," kata Busyro.
Menurut Busyro, praktik suap dalam pesta demokrasi tidak akan menghasilkan pemerintahan yang bersih dan akan mengalami delegitimasi. Busyro meminta semua lapisan masyarakat mengawasi proses Pilpres 2014.
