Infografis
Suara.com - Calon presiden Prabowo Subianto dan pasangannya Hatta Rajasa meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menertibkan adanya beda paham hasil quick count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Menurutnya, hal itu malah membuat suasana makin riuh.
"Kami taat azas, hukum, aturan main. Kami sangat menjunjung tinggi demokrasi. Kami punya keyakinan, bahwa kami yang dapat mandat, tapi kami menyerahkan ke institusi yang berwenang yaitu KPU, yang akan menetapkan siapa yang akan jadi pemenang pilpres, berdasarkan real count yang sudah diverifikasi dan ditetapkan," kata Prabowo usai bertamu ke rumah SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat Kamis (10/7/2014) dini hari.
Menurutnya, keputusan pemenang dalam pilpres ada dalam kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilpres.
"Kita mempersilakan pihak berwenang untuk lakukan verfikasi dengan baik, tanpa intimidasi dan hal negatif. Kita usung proses ini dengan baik," ucapnya.
Dia menambahkan, bila ada pihak yang melakukan deklarasi kemenangan, padahal belum ada keputusan resmi, malah akan membuat keriuhan.
"Itu kurang tepat dan kami sampaikan ke presiden," kata Prabowo.
Untuk itu, Presiden SBY pun mengatakan kepadanya supaya bisa menjaga ketenangan, dan menghindari konflik horizontal atas peristiwa ini.
"Kami katakan itu komitmen kami. Dan itu yang kami instruksikan ke jajaran kami untuk selalu tenang, sejuk, menahan diri, tidak euforia dan terpancing. Kita harus jaga dan itu tekad saya dan Koalisi Merah Putih," terangnya.
Menurutnya, lewat deklarasi yang dilakukan pasangan capres nomor dua Jokowi-JK bisa menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa mereka benar-benar telah menang. Padahal, keputusannya adalah di KPU.
"Kita tidak mau persepsi (itu) terbentuk, bahwa pihak A sudah menang, padahal belum apa-apa, baru quick count tertentu yang macam-macam. Dari real count yang kami terima, kami menang besar. Sementara calon nomor dua bilang kita kalah," tuturnya.
"Dan kalau kita ingat, Pak SBY pada 2004-2009 tidak pernah lakukan deklarasi sebelum KPU menetapkan. Padahal bedanya 21 persen, tapi beliau tidak declare," tambah Prabowo.
