Infografis
Suara.com - Pengacara Todung Mulya Lubis mengapresiasi pasangan capres dan cawapres, Joko Widodo - Jusuf Kalla yang mengangkat 'kelompok kepentingan' (mafia) sebagai akar persoalan ekonomi Indonesia yang tidak berdikari, dalam debat capres-cawapres yang digelar KPU semalam, Sabtu (5/7/2014).
"Saya bersyukur Pak Jusuf Kalla mengangkat soal mafia migas. Ini persoalan akut yang kita hadapi sejak jaman Orde Baru. Tak bisa diselesaikan karena kuatnya kepentingan kelompok tertentu yang dekat dengan lingkar kekuasaan," kata Todung di Jakarta, Minggu (6/7/2014).
Menurut Todung, yang juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi itu, publik pun paham siapa yang dimaksud Jokowi sebagai kelompok kepentingan itu. Namun yang pasti, terlihat di dalam debat itu, bahwa Jokowi dengan spirit perubahannya siap memimpin negeri.
"Selain berpengalaman, komitmen Jokowi hanya satu-satunya tunduk pada Konstitusi dan kehendak rakyat menyiratkan satu hal. Bahwa Jokowi siap menghadapi kelompok kepentingan, termasuk mafia migas," ujar Todung.
Pada kesempatan itu, Todung juga memberi perspektif bahwa persoalan mafia migas bukan soal perjanjian bagi hasil dengan kontraktor asing, dan bukan soal "cost recovery". Persoalan mafia migas aktual yang dihadapi adalah persoalan oil trading yang dimonopoli oleh mafia yang dekat dengan lingkar kekuasaan.
"Monopoli mafia inilah yang menggerus APBN dan memberatkan subsidi,” sambungnya lagi.
Mengutip pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut Todung, bahwa korupsi yang paling besar adalah korupsi energi yang dimotori oleh mafia migas.
"Saya harap KPK akan menghajar mafia migas secara tuntas sampai ke akarnya. Jangan tebang pilih. Saya harap pemerintah baru mendukung KPK memerangi mafia migas yang telah menghisap uang rakyat," lanjutnya.
Menurut dia, apa yang disuarakan KPK, sudah ditegaskan oleh Jokowi di dalam debat capres-cawapres itu, sehingga diharapkan terwujudnya kedaulatan energi sebagai pilar kebangkitan ekonomi pun semakin terbuka lebar. (Antara)
