Infografis
Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pendekatan anggaran yang menjadi visi dan misi calon presiden Prabowo Subianto tentang kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah tepat.
"Pendekatan anggaran Prabowo sudah benar. Bukan membuat Kartu Indonesia Sehat karena menggunakan e-KTP, tetapi anggarannya ditingkatkan. Dari mana anggarannya? Ya tutup kebocoran," kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis (3/7/2014).
Iqbal mengatakan anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu orang miskin dan tidak mampu, saat ini mencapai Rp19,9 triliun. Menurut Iqbal, jumlah itu masih sedikit.
Iqbal juga menyebutkan bila anggaran BPJS mencapai Rp30 triliun, maka tidak hanya bisa untuk orang miskin dan tidak mampu saja, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia.
"Anggaran kesehatan kan lima persen dari APBN. Katakanlah Rp70 triliun saja, berarti masih ada Rp40 triliun. Itu masih cukup untuk anggaran kesehatan dan BPJS bisa untuk seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan undang-undang," tuturnya.
Untuk meningkatkan anggaran BPJS, Iqbal menilai hal itu kembali kepada kemauan pemerintah. Karena itu, tergantung siapa presidennya.
Iqbal mengatakan dalam sistem jaminan sosial ada dua pembiayaan, yaitu melalui pajak dan iuran. Sistem pembiayaan melalui pajak dilakukan oleh beberapa negara seperti Inggris dan Australia.
Indonesia, kata Iqbal, memilih sistem iuran, tetapi digabung sedikit oleh pajak bagi PBI. Karena itu, peningkatan pendapatan pajak tetap diperlukan untuk menanggung orang tidak miskin dan tidak mampu.
"Jadi kembali lagi ke anggaran. Bukan membuat sistem baru seperti Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat itu pembohongan dan ngawur karena kesehatan sudah dijamin oleh BPJS," katanya.
Pemilu Presiden 2014 akan diselenggarakan pada 9 Juli dan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut dua. (Antara)
