Infografis
Suara.com - LSM Anti Korupsi Indonesian Corruption Watch (ICW) menganggap vonis hakim yang memutuskan tidak menyita harta dan mengenakan denda terhadap terpidana penjara seumur hidup bekas Ketua Mahkahmah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, dinilai sudah tepat.
Aktivis ICW Emerson Yuntho yang dihubungi suara.com, Selasa (1/7/2014), mengatakan kasus yang didakwaan kepada Akil adalah kasus penyuapan dan bukan pencurian uang negara. Namun meskipun demikian, soal penyitaan bisa saja dilakukan jika berkaitan langsung dengan dakwaan pencucian uang.
“Bisa saja dilakukan dengan tuduhan pencucian uang sebetulnya, tapi ini sudah tepat,” kata Emerson.
Dia berharap justru hal itu bisa dilakukan jika hendak melawan gugatan banding dari Akil yang sudah menyatakan siap banding usai mendengar putusan kemarin malam, Senin (30/6/2014).
“Harapannya ya nanti supaya semua tuntutan jaksa bisa dikabulkan,” sambungnya lagi.
Sebelumnya dia meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bukan untuk yang terakhir kali memutus vonis penjara seumur hidup.
Emerson menegaskan kalau vonis Akil harusnya menjadi pesan buat para koruptor dan pejabat negara yang menerima suap. Dia juga menilai vonis sudah cukup memenuhi rasa keadilan.
“Jangan cuma cukup jadi yang pertama kali. Kami harap masih ada vonis yang sama selanjutnya biar jera dan ini pesan bagi penegak hukum yang lain agar tidak melakukan hal yang sama di masa mendatang,” ungkap Emerson.
Hukuman maksimal dengan penjara seumur hidup dalam kasus korupsi merupakan pertama kali terjadi. Sebelumnya hal serupa tidak pernah terjadi. Hukuman paling berat yang pernah diputus Tipikor adalah vonis 18 tahun penjara buat Jaksa Urip, yang dalam putusan banding menjadi 20 tahun.
Akil dijerat dengan enam dakwaan, salah satunya Pasal 12 huruf C (tentang penerimaan suap) Pasal 11 (tentang penerimaan gratifikasi) UU 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan Pasal 3 dan Pasal 4 UU 8 Nomer 2010 tentang TPPU. Ancaman maksimal dari pasal tersebut di atas adalah hukuman seumur hidup.
