Infografis
Suara.com - Majelis Hakim Tipikor yang diketuai oleh Suwidya menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Akil Mochtar, terdakwa kasus suap sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan Ketua MK tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan enam dakwaan Jaksa Penuntut Umum(JPU) yang menuntutnya.
"Menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup karena terbukti sesuai dengan dakwan JPU," kata Suwidya dalam pembacaan vonis Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin(30/6/2014).
Menanggapi vonis tersebut, Akil menilai vonis tersebut merupakan vonis balas dendam terhadap dirinya. Oleh karena itu dirinya akan melakukan banding, bahkan sampai ke Tuhan sekalipun.
"Iya bandinglah, sampai ke Tuhan, sampai ke surgapun saya akan ajukan banding. Ini keputusan balas dendam," kata Akil usai sidang.
Hukuman maksimal dengan penjara seumur hidup dalam kasus korupsi merupakan pertama kali terjadi. Sebelumnya hal serupa tidak pernah terjadi.
Akil dijerat Pasal 12 huruf C (tentang penerimaan suap) Pasal 11 (tentang penerimaan gratifikasi) UU 20 tahun 2001 tentang Tipikor dan Pasal 3 dan Pasal 4 UU 8 Nomer 2010 tentang TPPU. Ancaman maksimal dari pasal tersebut di atas adalah hukuman seumur hidup.
Jaksa menilai Akil terbukti menerima hadiah atau janji untuk pengurusan 15 sengketa pilkada di MK. Selama menjalankan aksi, menurut jaksa, Akil menerima uang sejumlah Rp57,7 miliar plus 500 ribu dolar AS dari sejumlah pihak, sejak tahun 2010 hingga menjabat Ketua MK.
Akil, kata jaksa, menerima masing-masing Rp3 miliar, Rp1 miliar, Rp19,866 miliar, Rp500 juta, serta 500 ribu dolar AS untuk pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Lebak, Palembang, Lampung Selatan, dan Empat Lawang. Kemudian untuk pengurusan sengketa Pilkada Jawa Timur, Akil menerima janji Rp10 miliar.
Jaksa menilai aksi pencucian uang Akil pada kurun waktu 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013 atau saat ia telah menjadi hakim konstitusi, benar-benar terbukti. Nilai dugaan pencucian uangnya mencapai Rp161,080 miliar.
Selain itu, KPK juga mengusut dugaan pencucian uang Akil pada kurun waktu 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Ketika itu Akil masih menjabat anggota DPR hingga akhirnya menjabat Hakim Konstitusi. Nilai dugaan pencucian uangnya sekitar Rp20 miliar.
