Infografis
Suara.com - Eksponen Tri Karya Golkar yang dipimpin Zainal Bintang akan memberikan perlawanan kepada rezim Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ini merupakan buntut pemecatan terhadap tiga kader muda, yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Poempida Hidayatullah, lantaran mereka mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Zainal mengatakan keputusan pemecatan semacam itu sama artinya tengah menghancurkan Golkar sebagai instrumen politik penopang kehidupan kebangsaan.
"Eksponen Tri Karya akan menggalang dukungan seluruh slagorde PG (Partai Golkar) untuk mendorong percepatan Munas alias Munaslub," kata Zainal yang merupakan Ketua Koordinator Pusat Eksponen Ormas Tri Karya Golkar kepada suara.com, Jumat (27/6/2014).
Untuk menyikapi pemecatan terhadap tiga kader, Eksponen Tri Karya juga telah membentuk Tim Advokasi dan Tim Pencari Fakta.
“Tindakan pemecatan sejumlah kader oleh ARB yang marak belakangan ini harus dicegah. Tindakan pemecatan itu sewenang-wenang, menyalahi AD/ART,” kata Zainal yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Menurut Zainal memberhentikan seseorang sebagai anggota partai, apalagi tidak melalui tahapan-tahapan, seperti peringatan, adalah tindakan dzolim.
Selain memecat ketiga kader, ada kemungkinan Golkar juga akan kembali memecat sejumlah kader lagi lantaran mendukung Jokowi-JK, di antaranya Ketua Badan Litbang DPP Golkar Indra J Piliang. Kader muda ini telah mendapatkan surat peringatan terakhir dari DPP Golkar.
Tak semua kader Partai Golkar ikut menentang pemecatan kader yang tidak bersedia ikut partai dalam mendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Ketua DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta Gandung Pardiman menilai keputusan tersebut sudah benar.
Kepada suara.com, Gandung mengatakan bahwa ketika seseorang memilih untuk berorganisasi, khususnya partai, maka kepentingan pribadi diserahkan kepada kepentingan partai. Artinya, ketika partai sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo-Hatta, maka semua kader harus ikut memperkuat.
“Orang awam dengan orang berorganisasi, kan beda. Berorganisasi itu sebagian hak pribadi diserahkan ke organisasi. Sedangkan kalau orang awam bisa suka-suka, gitu,” kata Gandung yang juga anggota Komisi V DPR RI.
