Infografis
Suara.com - Terdakwa kasus suap dan juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menantang Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut hak sebagai warga negara ketimbang hanya mencabut hak suaranya.
"Dicabut aja sebagai hak warga Indonesia, kan selasai, dan itu saya harapkan," kata Akil saat jeda sidang pembacaan pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/6/2014).
Dia menyatakan tidak lagi berguna sebagai WNI karena tuntutan seumur hidup dan pencabutan hak suara dari Jaksa.
"Ya untuk apa lagi, saya juga berbuat sesuatu untuk bangsa ini, tapi kan tidak ada ha-hal yang meringankan saya," ujarnya
Akil beranggapan masih banyak maling yang merampas uang negara, namun tidak dituntut seumur hidup.
"Banyak tuh maling-maling uang negara triliunan Rupiah ngga dituntut seumur hidup," seru Akil.
Dia enggan menjelaskan siapa yang disbeutnya maling uangg negara dan berbalik meminta bertanya ke KPK.
"Banyak, tanya sama KPK," papar Akil sambil berlenggang menuju ruang terdakwa lantai dua Tipikor.
Akil Mochtar dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Di hadapan pengadilan Akil dinilai terbukti menerima lebih dari Rp60 miliar. Uang itu terkait pengurusan perkara sengketa pilkada 10 daerah di MK.
