Papua Minta Presiden Tepilih Pertahankan Otsus

Laban Laisila Suara.Com
Senin, 23 Juni 2014 | 18:09 WIB
Papua Minta Presiden Tepilih Pertahankan Otsus
Joko Widodo dan Prabowo Subianto. [Antara/Andika Wahyu].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Masyarakat Papua Barat mengharapkan presiden terpilih nanti tetap mempertahankan kebijaksanaan otonomi khusus (Otsus) disertai berbagai program percepatan pembangunan.

Salah seorang tokoh masyarakat Papua Barat, Martinus Manggara, dalam sebuah wawancara di Manokwari, Senin (23/6/2014), mengatakan, Papua Barat dan juga Provinsi Papua masih membutuhkan perlakukan khusus untuk mengejar ketertinggalan.

"Karena itu, kami terus berdoa agar apakah Pak Prabowo atau Pak Jokowi yang menang, perhatian terhadap Papua harus ditingkatkan," katanya sambil menaruh harapan kepada dua calon Presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengaku, masyarakat di Papua Barat juga terus berdoa agar kedua Capres tersebut mendapat perlindungan dari Tuhan dan para pendukungnya tidak terlibat dalam persaingan yang saling menjatuhkan.

Pemerintah pusat memberikan otonomi khusus kepada Papua sejak 2001 dengan kucuran dana triliunan rupiah setiap tahun.

Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan dan infrastruktur, guna mempercepat laju pertumbuhan dua provinsi di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua dan saudara mudanya, Papua Barat.

Pada awal tahun 2014 ini, pemerintahan dua provinsi di wilayah paling timur Indonesia itu sepakat untuk mengajukan satu draf pembenahan atas pelaksanaan Otsus selama ini dengan sebutan Otsus plus. Draf tersebut, telah diserahkan kepada pemerintah pusat dan kini tengah dipelajari.

Selain mengharapkan Otsus terus berlaku, Martinus Manggara juga minta kepada Capres terpilih untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi.

Menurutnya, dana Otsus dalam jumlah besar yang dikucurkan ke Papua Barat dan Papua, banyak yang tidak mencapai sasaran karena dikorupsi oleh para pejabat. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI