Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum tidak akan melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pemilu Presiden yang berpotensi menimbulkan multitafsir.
Anggota KPU Pusat Juri Ardiantoro mengatakan, KPU mempunyai kewenangan untuk membuat tafsir tesendiri terhadap UU Pemilu Presiden. Selain itu, KPU juga sudah mempunyai aturan tersendiri terkait UU Pemilu Presiden.
“Jadi pada intinya KPU akan tetap berpegangan kepada UU Pilpres yang ada yaitu syarat untuk menjadi pemenang adalah meraih 50 persen suara plus satu serta meraih 20 persen suara di setengah provinsi. Selama MK tidak membuat keputusan baru terkait aturan tersebut, maka KPU akan tetap berpegangan kepada UU Pilpres,” kata Juri kepada suara.com melalui sambungan telepon, Minggu (22/6/2014).
Juri menambahkan, peluang pemilu presiden dilakukan dalam dua putaran sangat kecil. Karena, kata dia, salah satu pasangan hampir pasti bisa memenuhi dua syarat tersebut.
Saat ini, kata Juri, KPU juga tengah meminta masukan dari sejumlah pihak antara lain pakar hukum dan juga pasangan capres-cawapres terkait dua syarat yang harus dipenuhi kontestan pemilu presiden untuk bisa menjadi pemenang.
Dalam UU Pilpres pasal 159 tertuang pasangan calon terpilih harus memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah suara sah dengan sedikitnya 20 persen suara sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia.
Di UUD 1945 pasal 6a ayat tiga juga dijelaskan bahwa pasangan capres-cawapres, yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Jika tidak ada pasangan calon peserta pilpres yang memenuhi syarat perolehan suara seperti pada dua klausul tersebut, maka dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak kembali bertarung di putaran kedua.
Aturan tersebut diasumsikan peserta pemilu presiden lebih dari dua kontestan. Namun, karena kontestan pemilu presiden 2014 hanya ada dua, maka aturan tersebut membuka ruang dilakukannya putaran kedua apabila salah satu capres-cawapres tidak bisa memenuhi sua syarat tersebut di putaran pertama.
