Infografis
Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbai mengakui ada warga negara yang ikut melakukan jihad bersama kelompok militan di Irak dan Suriah.
Namun, BNPT belum mengetahui berapa banyak jumlah WNI yang menjadi anggota kelompok militan di negara Timur Tengah tersebut. Kata dia, sejumah orang yang ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 terkait aksi teroris sudah mengakui ada anggotanya yang sedang disiapkan untuk dikirim melakukan jihad di negara yang tengah mengadapi konflik tersebut.
“Dari yang ditangkap Densus 88 itu ada yang sudah membuat paspor. Kami tidak tahu ada berapa banyak yang sudah kesana. Karena, ada yang berangkat langsung dari Indonesia dan ada juga yang berangkat dari negara ketiga. Bukan hanya Indonesia, tetapi warga negara Malaysia juga ada yang melakukan jihad ke Irak dan Suriah. Bahkan, sudah ada yang menjadi korban dengan melakukan aksi bom bunuh diri,” kata Ansyad melalui sambungan telepon, Minggu (22/6/2014) kepada suara.com.
Ansyad menambahkan, BNPT tidak bisa mencegah orang-orang yang ingin melakukan jihad ke Irak dan Suriah. Karena, tidak ada aturan yang melarang.
“Selain itu, mereka yang berangkat ke Suriah atau Irak kan juga tidak menyebutkan tujuan mereka pergi ke dua negara tersebut untuk melakukan jihad. Itu yang membuat sulit mencegah kepergian mereka ini,” ujar Ansyad.
Dia mengakui, warga negara Indonesia yang ikut berjihad dengan kelompok militan di Irak dan Suriah berpotensi untuk melakukan aksi teror ketika kembali ke Indonesia. Karena itu, dia menilai, satu-satunya cara untuk menghentikan keberangkan WNI untuk berjihad di negara konflik adalah dengan menangkap orang-orang yang terkait dengan kelompok teroris di Indonesia.
Suriah masih dilanda konflik antara kelompok pemberontak dengan tentara pemerintah. Konflik yang sudah berlangsung sejak tahun lalu ini membuat nyaris sebagian besar warga Suriah mengungsi.
Sedangkan Irak kembali dilanda konflik setelah kelompok militan Suni melakukan kontak senjata dan merebut sejumlah kota. Mereka menolak pemerintahan Irak di bawah pimpinan Perdana Menteri Nuri al-Maliki yang merupakan perwakilan dari kelompok Syiah.
