Infografis
Suara.com - Lokalisasi Dolly dan Jarak di Kota Surabaya yang sudah dideklarasikan ditutup pada Rabu (18/6) malam, hingga Kamis malam masih tetap beroperasi seperti biasa ditandai banyaknya pekerja seks komersial dan mucikari.
"Deklarasi penutupan kompleks ini tanpa disertai dasar hukum surat keputusan. Tapi kalau wali kota nanti mengeluarkan SK, akan kami pelajari untuk dijadikan dasar mengajukan gugatan hukum," kata Saputro alias Pokemon, koordinator Barisan Bintang Merah, pihak yang menolak penutupan Dolly, ketika ditemui Kamis (19/6/2014).
Menurut dia, pihaknya akan terus melawan penutupan Dolly sampai hak-hak kemanusiaan berupa hak ekonomi dan hak hidup sejahtera terpenuhi.
"Kami bahkan sudah menyiapkan gugatan hukum bila deklarasi penutupan Dolly disertai dengan surat keputusan (SK) Wali Kota Surabaya," ujarnya.
Saputro mengatakan tuntutan pihak Dolly dan Jarak sangat jelas, yakni minta jaminan ekonomi. Sebab, warga Dolly sama dengan masyarakat secara umum. Pemkot, kata dia, tidak boleh melakukan perbuatan diskriminatif terhadap warganya. Ia minta agar Pemkot Surabaya bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan pembangunan.
Massa Barisan Bintang Merah mengancam akan tetap menutup akses masuk ke kompleks Dolly. Tindakan itu dilakukan bila pemkot tetap memaksakan diri menutup lokalisasi Dolly dan Jarak.
"Untuk sementara kami blokade di sekitar sini dulu. Tapi kalau Dolly tetap ditutup, maka kami akan blokade semua akses masuk Surabaya," jelasnya.
Terkait pelaksanaan deklarasi penutupan Dolly di Islamic Centre, Ketua RT.5 RW6 Kelurahan Putat Jaya Supeno mengatakan bahwa pihaknya akan segera mencari data sejumlah PSK dan mucikari yang terlibat deklarasi itu.
"Kami akan cari, siapa PSK dan mucikari yang ikut deklarasi, karena kemarin (18/6) malam sudah dibahas di rapat dan sepakat bahwa seluruh warga tidak akan menghadiri undangan dan tetap bersikap menolak penutupan. Hal itu telah dibuktikan dengan tak satupun warga kami yang keluar dari lokasi ini," ucapnya.
Sementara kondisi di sekitar lokalisasi Dolly tampak sejumlah warga, PSK dan mucikari, yang siaga dan terus memantau tamu asing yang datang ke wilayahnya. Ini dikarenakan mereka merasa terancam dengan masuknya gerakan dari kelompok tertentu yang biasanya datang tiba-tiba.
Tidak hanya itu, sebagai ungkapan rasa syukur atas kegigihan perlawanan tersebut, warga akan mengadakan tasyakuran untuk menandai bahwa usaha lokalisasinya tetap dibuka seperti biasa.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan aktivitas prostitusi di lokalisasi Dolly dan Jarak tidak ada lagi. Pernyataan ini menyusul deklarasi penutupan lokalisasi tersbesar se Asia Tenggara itu.
Menurut dia, jika tetap beroperasi maka Pemkot Surabaya akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya, kalau ada kasus traffiicking, maka polisi harus bergerak menangkap para pelaku.
"Sebelum puasa dana kompenasi diberikan, setelah lebaran nanti tidak ada aktivitas prostitusi sama sekali," katanya.
Pemerintah Kota Surabaya mulai memberikan dana kompensasi kepada 1.449 PSK dan 311 mucikari di Kantor Koramil Sawahan, Kamis.
"Kompensasi proses selama lima hari, kalau tidak diambil akan diserahkan kembali ke pemerintah pusat. Karena dananya ada di bank harus segera diambil supaya tidak ada bunga. Kalau ada bunga nanti khawatir ada masalah," katanya. (Antara)
