Infografis
Suara.com - Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) membantah mengenal Bupati Biak Numfor, Yesaya Sumbok, Dia juga membantah bila ada suap di lembaga kementerian yang dipimpinya itu.
Hal itu disampaikan pada konferensi pers di kantor kemnterian di Jakarta, Selasa (17/6/2014), seraya menolak dikaitkan dengan penangkapan Yesaya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam, Senin (16/6/2014).
"Tidak ada fee, tidak ada juga pelicin dan seterusnya," tegas Helmy .
Dia mengatakan, ada 183 desa yang menjadi prioritas kementerian ini. Dari total desa itu, Kementerian PDT pun sudah menyukseskan 70 desa dari target 50 desa yang dibangun. Namun, dia tidak mengetahui jumlah dana asli untuk Kabupaten Biak Numfor.
Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun menambahkan, dirinya memang pernah ke Biak Numfor yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal. Saat dia berkunjung, Yesaya belum menjadi bupati.
"Waktu saya ke sana (Biak Numfor), Bupatinya masih yang lama. Saya meresmikan air bersih di sana," tuturnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah ruangan di kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Jalan Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta pusat, termasuk ruangan Menteri Helmy Faishal Zaini. Penyegelan diduga berkaitan dengan penangkapan Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk.
"Sampai saat ini masih disegel, berapa ruang Deputy 1, di lantai 2 dan lantai 4 dan di beberapa ruang lantai 7,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (17/6/2014).
KPK menangkap Yesaya di salah satu di Hotel Akasia di bilangan Jakarta Pusat, sekaligus menyita sementara mata uang asing senilai 100 ribu dolar Singapura dan mengamankan satu buah mobil Masda Berwarna Merah.
"Jumlah total uang sekitar 100 ribu dolar Singapura dan mengamankan 1 mobil Masda warna merah, mobil diamankan dari TM," ujar Johan.
