Menurut dia, jika negara mampu memberikan kehidupan yang layak bagi warganya maka prostitusi akan hilang dengan sendirinya.
Atas pertimbangan itu, dirinya berharap pemerintah tidak bersikap semena-mena tanpa menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu.
"Saya menghormati semua pendapat karena negara ini adalah negara demokrasi. Yang terpenting, jangan sampai ada saling menghujat, tida ada pemaksaaan. Di negeri ini HAM harus ditegakkan," tegasnya.
Sementara itu, berbagai aspirasi dan bentuk kekecewaan juga disuarakan oleh perwakilan PSK maupun pengurus PKK di dua lokalisasi. Meski pihak panitia telah menyediakan kursi bagi Gurbernur, wali kota, maupun Kepala Dinsos Kota Surabaya, namun kursi tersebut kosong.
"Diundang seperti ini tidak mau hadir. Tapi penutupan terus diwujudkan, tolong sampaikan ke wali kota jangan seenaknya sendiri," kata salah seorang PSK, Novia. (Antara)