Mantan Menteri Ini Sebut Kudeta Militer Sebagai "Bencana" Bagi Thailand

Ruben Setiawan Suara.Com
Selasa, 27 Mei 2014 | 19:11 WIB
Mantan Menteri Ini Sebut Kudeta Militer Sebagai "Bencana" Bagi Thailand
Mantan Menteri Pendidikan Thailand Chaturon Chaisang ditangkap oleh tentara, (27/5). (Reuters/Damir Sagolj)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Militer Thailand menahan seorang mantan menteri yang menjabat pada pemerintahan Thailand sebelumnya. Sang mantan menteri ditangkap setelah dirinya secara terang-terangan menyebut kudeta militer sebagai bencana bagi negara.

Pascakudeta, Chaturon Chaisang, sang mantan Menteri Pendidikan memang menjadi buron. Dirinya belum memenuhi panggilan militer sejak terjadinya kudeta pada 22 Mei pekan lalu.

Chaturon ditangkap di sebuah tempat yang digunakan untuk berkumpul oleh para awak media. Saat kawanan serdadu Thailand muncul, Chaturon mencoba terlihat tenang.

"Mereka hanya melakukan tugas mereka," kata Chaturon saat dirinya dibawa pergi oleh tentara.

Chaturon hanyalah satu dari sekian banyak menteri dari kabinet mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra yang ditangkap. Namun, sebagian besar, termasuk Yingluck, sudah dibebaskan, meski pergerakan mereka terus diawasi.

Sebelum ditangkap, Chaturon mengatakan, kudeta yang dilakukan militer hanya akan memperburuk konflik politik dalam negeri.

"Saya yakin mulai sekarang akan banyak penangkapan, masyarakat akan berada dalam situasi yang kian buruk. Perekonomian pun akan memburuk jika kita biarkan para pengkudeta ini melakukan apa yang mereka suka. Ini akan menjadi bencana," kata Chaturon.

"Mereka punya kelemahan yang mencolok. Mereka tidak punya pengetahuan atau pengalaman untuk menjalankan sebuah negara. Mereka tidak punya dukungan dari komunitas internasional maupun rakyat Thailand," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintahan Thailand diambil alih oleh junta militer Thailand. Militer juga mengklaim telah mendapat restu dari Raja Thailand Bhumibiol Adulyadej untuk menjalankan pemerintahan. (Reuters)

REKOMENDASI

TERKINI