Suara.com - Kudeta yang dilakukan militer Thailand menuai pro dan kontra di kalangan media dan juga warga. Sebagian besar awak media menentang sensor besar-besaran yang dilakukan militer menyusul kudeta. Namun, ada pula warga yang mendukung kudeta dan berbagai kebijakan yang menyusul sesudahnya.
Pascakudeta, militer Thailand melarang televisi bersiaran. Jika bersiaran sekalipun, semua televisi hanya boleh menayangkan konten militer, seperti lagu-lagu bertemakan militer. Hal tersebut menuai protes dari banyak pihak. Sebagian besar protes dilayangkan lewat media sosial, yang masih diperbolehkan digunakan.
"Karena Anda mereformasi politik, Anda juga harus mereformasi musik Anda," tulis seorang pengguna Facebook.
Tak cuma itu, militer juga mengawasi peredaran media di negeri gajah putih tersebut. Militer punya otoritas untuk melarang publikasi, distribusi, dan penjualan media yang dinilai berbau provokasi.
Media cetak juga menjadi sasaran sensor. Kinokuniya, sebuah toko buku di Bangkok, mengaku telah menerima perintah untuk tidak lagi memajang delapan judul buku di rak mereka. Beberapa di antaranya merupakan buku yang memuat tulisan mengenai perpecahan politik di Thailand.
Aktivitas di media sosial juga dibatasi. Warga Thailand diperingatkan untuk tidak melakukan penghasutan atau apapun yang membuat situasi memburuk melalui media sosial. Militer bahkan membentuk sebuah unit khusus untuk mengawasi aktivitas warga Thailand di media sosial. Kendati demikian, militer tidak memblokir layanan Twitter dan Facebook. Tagar #ThailandCoup dan #ThaiCoup menjadi trending topic di antara warga untuk berbagi perkembangan terbaru di dalam negeri.
Namun, tidak semua menentang kudeta militer. Sejumlah warga justru memandang apa yang dilakukan militer adalah langkah tepat.
"Jika militer tidak melakukan ini (kudeta), masalah Thailand akan berlarut-larut. Teman-teman dan saya menyambut baik berita (kudeta) dan turut menyanyikan lagu-lagu militer yang ditayangkan di televisi," kata Narissa Longsiri, seorang pekerja kantoran di Bangkok.
Narissa merupakan salah satu peserta demonstrasi anti-pemerintah. (Reuters/Newser)